SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru menekankan pentingnya penguatan fungsi Posyandu sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan Pelayanan 6 Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 di Beston Hotel Palembang, Selasa (18/11/2025) sore.
Sebagai Penasehat Tim Pembina Posyandu Sumsel, Gubernur Herman Deru menegaskan kembali bahwa esensi keberadaan Posyandu adalah memberikan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Ia meminta seluruh kader memahami kembali dasar pembentukan Posyandu.
Dalam arahannya, gubernur juga mengingatkan bahwa kader Posyandu harus menjalankan tugas dengan riang gembira dan penuh keikhlasan. Menurutnya, semangat itu tercermin dalam lagu-lagu seperti “Anak Sehat” yang identik dengan kegiatan Posyandu sejak dulu.
“Tujuan pokok lahirnya Posyandu adalah membantu kaum lemah. Jangan sampai inti pelayanan ini terabaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui Permendagri terbaru, tugas Posyandu mengalami perluasan. Jika sebelumnya hanya berfokus pada aspek kesehatan, kini terdapat penambahan menu layanan yang merupakan pengembangan dari Standar Pelayanan Minimal, yakni bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan sosial. Namun, ia mengingatkan agar perluasan itu dilakukan secara bertahap.
“Permendagri tetap kita jalankan, tetapi maksimalkan dulu tupoksi dan kader yang sudah ada. Jangan dipaksa ditambah. Saya hadir untuk memastikan tidak ada perbedaan persepsi. Orientasi awal tetap sama: melayani kelompok rentan,” ujarnya.
Gubernur Herman Deru juga menyinggung keberhasilan Sumsel dalam menurunkan angka stunting. Pada masa kepemimpinannya, Sumsel pernah meraih penghargaan sebagai provinsi dengan penurunan stunting terbaik, dan pada 2025 berhasil menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah nomor dua secara nasional.
“Capaian itu bisa kita lakukan dengan bantuan Posyandu. Itulah kenapa rakor ini diadakan. Kita ingin memastikan yang sudah baik tetap berjalan, dan pengembangan dilakukan sambil jalan, termasuk rekrutmen kader baru,” jelasnya.
Ia meminta pesan tersebut diteruskan ke kabupaten/kota. Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan berbeda, sehingga skala prioritas harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing.
“Jangan terlalu fokus pada restrukturisasi organisasi hingga tugas utama terabaikan. Posyandu Sumsel ini luar biasa. Pertahankan semangat itu,” tegasnya lagi.
Terkait penambahan menu layanan, Gubernur Herman Deru meminta setiap daerah melakukan validasi data dan laporan setelah rakor. Pengembangan harus mempertimbangkan aspek yang paling penting dan mendesak, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial.
Lebih lanjut, ia meminta Tim Pembina Posyandu Sumsel mendalami sumber pendanaan Posyandu agar lebih jelas dan terarah. Sejak menjabat pada 2018, ia menyebut fokus Pemerintah Provinsi pada Posyandu telah membuahkan banyak perubahan besar, termasuk penurunan stunting yang signifikan.
“Pelajari dulu sumber pendanaannya. Apakah melekat di OPD atau skema lain. Kita harus serius, karena dari Posyandu inilah banyak perubahan besar bermula,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru juga menegaskan komitmen Sumsel menyambut pengembangan health tourism. Penguatan layanan dasar seperti Posyandu disebut menjadi bagian penting dari kesiapan tersebut.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Sumsel Hj. Feby Deru menjelaskan bahwa selama ini Posyandu dikenal sebagai layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat.
Dengan regulasi baru, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi lembaga yang memberikan pelayanan sesuai 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersama OPD mitra masing-masing.
Sebagai tindak lanjut Rakornas pada 22 September 2025, Rakorda hari ini digelar bersama kabupaten/kota se-Sumsel untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, serta evaluasi program kerja. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan SPM berjalan sesuai aturan di semua tingkat, mulai dari provinsi hingga desa.
“Perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa sebenarnya Posyandu di beberapa wilayah sudah menerapkan layanan SPM seperti bedah rumah, pemberian kotak sampah, APAR, dan lainnya,” ujar Feby.
Karena itu, ia menilai perlu adanya penyamaan persepsi agar Posyandu dapat bekerja lebih optimal sesuai standar yang ditetapkan. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumsel Drs. H. Sutoko, M.Si., serta jajaran terkait lainnya. (gih)
Editor: Ferly
