DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (10/9/2025) kembali menggelar rapat paripurna XX tahun 2025, dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie dan didampingi Wakil Ketua Raden Gempita dan Ilyas Panji Alam. Sementara pihak eksekutif dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Sekda, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Laporan dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) disampaikan para juru bicara, yang memberikan penjelasan tentang hasil resesnya anggota DPRD Sumsel.
Juru bicara Dapil VIII, Rica Novlianty menyebutkan kondisi sarana pendidikan di sejumlah sekolah menengah kejuruan di Lubuklinggau sangat memprihatinkan. SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 disebut kekurangan laboratorium komputer, fasilitas laptop, hingga ruang kelas yang rusak.
“Lapangan sekolah yang kerap banjir, akses jalan rusak, minimnya pencahayaan, serta fasilitas keamanan dan keagamaan yang belum memadai, menjadi masalah serius yang harus segera dijawab,” katanya.
Tak hanya sekolah formal, sejumlah pondok pesantren juga mengalami keterbatasan fasilitas belajar dan tempat tinggal santri, di antaranya Ponpes Syifaul Jannah dan Ponpes Riyadus.
Di sektor infrastruktur, warga Musi Rawas menyoroti jalan utama Sekayu–Musi Rawas yang rusak parah, terutama di Desa Petanang dan Desa Remayu, Kecamatan Tuah Negeri. Jalan ini merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat, termasuk pelajar dan petani. “Perbaikan jalan ini mendesak, karena langsung memengaruhi akses ekonomi dan pendidikan warga,” tegasnya.
Sementara juru bicara Daerah Pemilihan (Dapil) V, Atthahirah Putri Lestari, SE, membeberkan deretan keluhan masyarakat yang dinilai tak kunjung ditangani secara serius oleh pemerintah.
“Sebagian besar aspirasi warga masih berkutat pada masalah klasik yang belum tertangani optimal, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan,” tegas politisi PPP ini.
Warga menyoroti kondisi jalan provinsi maupun desa yang rusak parah sehingga menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Persoalan listrik desa yang belum merata serta akses internet yang lemah di OKU Selatan juga disebut memperlebar kesenjangan pembangunan.
Juru Bicara Dapil VI, M Muaz Ar Rifqi, mengungkapkan sederet keluhan masyarakat yang belum terselesaikan. Rifqi menegaskan, masalah infrastruktur dasar masih menjadi keluhan terbesar warga. Jalan dan jembatan yang rusak parah, saluran irigasi yang tidak berfungsi, hingga keterbatasan akses air bersih dan jaringan komunikasi di pedesaan, disebut menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Warga meminta pemerintah provinsi agar memprioritaskan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar, karena ini menyangkut aksesibilitas, mobilitas, dan aktivitas ekonomi mereka sehari-hari,” tegas Rifqi.
Selain itu, para petani di Muara Enim, PALI, dan Prabumulih juga menghadapi persoalan berat. Minim akses permodalan, bunga kredit pertanian yang tinggi, serta lemahnya dukungan koperasi atau lembaga keuangan mikro membuat mereka sulit meningkatkan produktivitas.
“Masyarakat desa, khususnya petani, merasa belum sepenuhnya merasakan kehadiran negara dalam bentuk kebijakan yang memihak. Ini harus menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Politisi PKS ini berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti keluhan tersebut dan menyelaraskan rencana pembangunan dengan visi gubernur “Sumsel Maju Terus untuk Semua”.
Andi Rizkyansyah, juru bicara Dapil IX (Muba), menyampaikan sederet keluhan warga yang dijaring selama reses. Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi tuntutan utama.
“Banyak jalan antar desa, antar kabupaten, hingga antarprovinsi di Muba yang rusak dan butuh segera diaspal. Warga juga meminta pembangunan jembatan dan tembok penahan tanah untuk mencegah longsor dan banjir,” tegas Andi.
Keluhan yang paling mendesak adalah listrik byarpet dan lemahnya jaringan telekomunikasi. “Masih ada wilayah yang belum tersambung listrik permanen. Sinyal telekomunikasi juga lemah, membuat warga sulit berkomunikasi dan mengakses informasi,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengatakan, dengan selesainya penandatanganan keputusan DPRD Sumsel maka selesailah rapat paripurna DPRD Sumsel ke XX DPRD Sumsel.
Dia meminta agar aspirasi masyarakat di masing-masing Dapil tersebut benar-benar menjadi perhatian pemerintah, sehingga dapat direalisasikan sebaik mungkin, sesuai harapan masyarakat. (advertorial/*)
