Oleh Chairul S. Matdiah, SH
Anggota DPRD Sumsel
DALAM kurun waktu satu bulan terakhir, media sosial di Sumatera Selatan diramaikan tentang biaya sewa helikopter yang dianggarkan Pemprov Sumsel.
Isu di medsos itu menjadi liar, yang narasinya terkesan melimpahkan persoalan pada sosok Gubernur Sumsel, Herman Deru, dikaitkan dengan efisiensi anggaran.
Namun, kini polemik penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumsel akhirnya terang. Tuduhan terhadap gubernur akan pemborosan anggaran daerah ternyata salah sasaran. Karena nggaran helikopter tahun 2025 bukan usulan Gubernur Herman Deru. Tapi produk kebijakan Pj Gubernur Sumsel sebelumnya, Elen Setiadi.
Sementara Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada dalam struktur anggaran yang diwariskan tersebut.
Data SIRUP, bahwa anggaran disusun masa transisi. Elen Setiadi menjabat Pj Gubernur Sumsel 24 Juni 2024 hingga 20 Februari 2025. Dia dilantik Mendagri Tito Karnavian menggantikan Agus Fatoni yang pindah ke Sumut. Sedanfkan Herman Deru dilantik 20 Februari 2025.
Rencana operasional helikopter masuk sistem birokrasi jauh sebelum Herman Deru dilantik.
Sementara untuk tahun 2026, Herman Deru sudah menyatakan tidak ada lagi uang rakyat untuk helikopter. Jika harus terbang ke daerah terpencil karena urusan mendesak, dia menggunakan dana operasional pribadi. Hal ini bukti bahwa dia tidak ingin membebani kas daerah.
Diketahui bahwa wilayah Provinsi Sumsel sangat luas, yakni 91.592 km2
Lebih luas dari gabungan Jabar dan Jateng plus Banten + DKI Jakarta.
Luasan itu dengan bentang alam berupa perairan, rawa, hutan. Banyak titik lokas yang tidak bisa cepat lewat jalur darat.
Kalau di Pulau Jawa jarak terjauh hanya Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan Cirebon. Sementara Sumsel, jarak pusat kota rata-rata ratusan kilometer, 4-8 jam waktu tempuh.
Contoh acara HUT Kota Lubuklinggau dan Prabumulih, mana mungkin ditempuh jalan darat dalam waktu dua jam. Jadi, logika yang diperlukan, bukan negative thinking.
Palembang ke Musi Banyuasin atau Muara Enim jarak tempuh 6-8 jam darat. Tapi dengan helikopter:hitungan menit sudah tiba. Sehingga dengan helikopter bisa 2-3 agenda di lokasi berjauhan dalam sehari.
Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa cepat jika pemimpinnya habis waktu 16 jam di jalan hanya untuk satu lokasi. Helikopter memangkas waktu menjadi hitungan menit, memungkinkan gubernur hadir di tiga titik pelosok dalam sehari.
Tanpa mobilitas udara, warga pedalaman jarang sentuhan langsung pemimpinnya. Topografi rawa dan perairan Sumsel bikin helikopter bukanlah gaya hidup mewah, tapi alat kerja.
Sikap Herman Deru yang meneruskan anggaran warisan Pj Gubernur di 2025 dan beralih ke dana pribadi di 2026 adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Dia tetap menjaga mobilitas tinggi demi rakyat tanpa harus menguras uang rakyat.
Dia akui 2025 memang pakai APBD, tapi itu warisan. Sementara untuk 2026 Herman Deru 2026 gunakan helikopter pakai dana pribadi.
Herman Deru harus menhalankan fungsi sebagai gubernur, sebagai simbol kehadiran negara, termasuk ke polosok paling jauh. (*)
Editor : Rustam Imron
