SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Pergantian kepmimpinan di indukolahraga KONI Sumsel, rupanya tak dapat menyelesaikan masalah yang mendera. Kini atlet pun terseok-seok, karena tidak ada anggaran, sehingga mengancam kesiapan Sumsel dalam perhelatan PON Medan mendatang.
Sejumlah pihak pun menyayangkan masih belum mampunya pimpinan KONI Sumsel mengatasi permasalahan anggaran, sehingga berimbas stagnan operasional pembinaan olahraga di Sumsel.
“Saya kebetulan Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel sangat menyangkan kejadian ini. Karena ini sangat memberatkan para atlet dan para pelatih menjelang PON nanti,” kata Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia (WI) Sumsel, M Asrul Indrawan, Senin (1/4/2024).
Dengan kondisi saat ini, prestasi Sumsel yang pada PON XXI di Papua 2021 sempat kembali naik ke posisi peringat 16, kini dikhawatirkan sulit bertahan ataupun ditingkatkan. Sumsel menempatkan diri di peringkat 16 dengan perolehan medali 8 emas, 4 perak, dan 17 perunggu (total 29 medali).
Menurutnya, seandainya ini didiamkan, tidak diambilalih oleh Dispora segera, maka akan berbahaya bagi atlet kita dalam merebut prestasi nanti. Asrul mengaku prihatin kalau sampai terjadi imbas dari ketidakmampuan mengatasi permasalahan dana ini, security, gaji karyawan, biaya rekening listrik maupun tagihan PAM KONI tidak dibayarkan, itu menjadi preseden buruk berkelanjutan.
Memanggapi hal itu, Kabid Humas KONI Sumsel Daeng membenarkan kondisi yang menimpa KONI Sumsel. “Jadi memang hingga sekarang KONI Sumsel belum ada anggaran. Persoalan anggaran KONI Sumsel memang sedang dicarikan jalan keluarnya,” katanya seperti dikutif dari tribunsumsel.com.
Dia mengakui terkait hasil rapat dengan Direktur Perencanaan Bina Keuangan Daerah Kemendagri beberapa waktu lalu, ada tiga poin. Pertama, anggaran Rp 20,5 miliar tidak dapat dicairkan dikarenakan proposal yang diajukan pengurus KONI Sumsel yang lama tidak memenuhi syarat.
“Jadi, pencairan menunggu anggaran belanja tambahan perubahan (ABTP),” ujarnya. Kedua, untuk PON dan kegiatan operasional KONI Sumsel dalam kategori mendesak, disarankan dapat dilakukan dengan menerbitkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah. (nda)
Editor: Ferly
