SUMSELHEADLINE.COM, SEKAYU – Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet, SH menerima perwakilan guru swasta yang menggelar aksi damai di Pemkab Muba, Senin (10/11/2025). Mereka diterima di ruang rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba.
Sebelum diterima bupati, ratusan guru swasta yang tergabung dalam Organisasi Guru Merdeka Profesional (GM Pro) melaksanakan aksi damai di depan Kantor Bupati Muba. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri atas guru TK, PAUD, SD, SMP, dan Madrasah Swasta.
Koordinator Lapangan GM Pro, Rizon dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa aspirasi. di antaranya meminta Pemerintah Kabupaten Muba dan DPRD Muba mendukung serta bersurat kepada Presiden RI, Kemenpan RB, BKN, dan DPR RI, agar membuka kembali peluang seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru sekolah swasta, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, para guru juga berharap agar setelah diangkat PPPK, mereka dapat ditempatkan di sekolah swasta asal, serta meminta agar tunjangan GTT/PTT dan BOSDA tetap dibayarkan sebagaimana tahun 2024 hingga proses pengangkatan PPPK terealisasi.
Menanggapi aspirasi tersebut Plh Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi menuturkan bahwa rapat bersama perwakilan guru menghasilkan beberapa poin penting.
“Pemkab Muba bersama DPRD dan perwakilan guru swasta akan melakukan studi banding ke Kabupaten Bangka Timur dan Jawa Timur, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri. Tujuannya untuk mencari solusi regulasi agar guru honorer swasta bisa mengikuti seleksi PPPK dan memastikan pembayaran gaji guru honorer yang belum diterima selama 11 bulan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, rencana pemberangkatan studi banding dijadwalkan pada Selasa, 18 November 2025 mendatang.
Bupati Muba HM Toha Tohet SH menyampaikan bahwa Pemkab Muba berkomitmen mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan guru swasta tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Peraturan dari pusat memang tidak memperbolehkan lagi pemerintah daerah menggaji guru honorer, namun saya meminta kepada jajaran terkait untuk mencari solusi yang memungkinkan, bahkan kalau bisa gajinya dinaikkan,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Muba. “Kami sudah berkoordinasi dengan kepegawaian agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas. Tetapi kami juga harus patuh terhadap regulasi. Untuk itu, kami akan melakukan studi banding ke Bangka Timur guna mencari solusi terbaik dan kami minta perwakilan guru turut hadir,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Yayan, S.E., M.M, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data melalui Dapodik untuk memastikan jumlah guru honorer swasta yang terdata. “Kami telah menyiapkan data Dapodik dan Kemenag untuk menjadi dasar pengajuan ke kementerian. Kami juga akan bersurat ke DPRD dan berkoordinasi dengan Kementerian guna mencari solusi terbaik tanpa melanggar aturan,” terang Yayan.
Kabid SD Disdikbud Muba Drs H Hairunsyah MM, menambahkan bahwa berdasarkan data Dapodik, terdapat 1.521 guru S1 ke atas yang terdata, sementara 1.207 lainnya tercatat di Kemenag. “Data ini akan diolah oleh BKPSDM untuk dikonsultasikan ke Kemenpan RB dan BKN agar guru swasta dapat mengikuti seleksi PPPK,” jelasnya.
Kepala BKPSDM Muba, H. Pathi Riduan, mengatakan, akan membawa hasil rapat ke kementerian terkait. “Kami akan berkonsultasi langsung ke Menpan RB, BKN, dan Kemendagri untuk mempertanyakan regulasi dan peluang bagi guru swasta agar dapat mengikuti seleksi PPPK,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumsel sekaligus Dewan Pembina GM Pro, Abusari SH MSi, menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Muba dalam memperjuangkan aspirasi guru swasta.
“Kami sudah melakukan studi banding ke Jawa Timur dan berdiskusi dengan Dirjen terkait solusi agar guru swasta dapat ikut seleksi PPPK. Seharusnya hal ini sejak awal dilaporkan ke Bupati agar segera diupayakan ke pusat. Kabupaten Muba adalah pelopor sekolah gratis di Indonesia, jadi jangan sampai guru honorer tidak mendapatkan haknya,” tegas Abusari.
Turut hadir dalam kesempatan itu diantaranya, Kasat Pol PP Muba Erdian Syahri SSos MSi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH, Kabag Prokopim Setda Muba M Agung Perdana SSTP MSi, perwakilan perangkat daerah terkait lainnya, dan serta para guru swasta. (rya)
Editor: Edi
