SumselHeadline.com Moto situs Anda bisa diletakkan di sini
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto mulai diterapkan di Kota Palembang untuk 2.968 siswa, Senin (6/1/2025).
Palembang menjadi yang pertama di Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan program MBG ini. Sementara baru di lima sekolah ini, yakni TK Panca Bakti 1, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 19 dan SMP Negeri 33.
Berdasarkan pantauan, pada hari pertama ini siswa SD menerima menu berupa nasi, dengan lauk tempe goreng, tahu isi ayam cincang, tumis buncis dan pisang. Tidak ada susu seperti saat simulasi akhir 2024 lalu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri mengatakan, menu makanan dan takaran gizinya ditentukan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), yang dimasak di dapur umum yang telah ditentukan.
“Tahap pertama ini baru untuk 2.968 siswa, dikoordinir oleh dapur umum di Wilayah Ilir Barat (IB) 1 yang porsi makanan perharinya 3.000 porsi. Sementara sisanya dari total seluruh siswa TK-SMP negeri dan swasta 260 ribuan menyusul,” katanya.
Amri mengatakan, nilai per porsi untuk TK dan SD Rp6.000 untuk khusus bahan makanan dan Rp5.000 untuk jasa transport dan lain. Untuk SMP bahan makanan di angka Rp10.000. Berbeda karena disesuaikan besarnya menu.
“Untuk dapur umum penyedianya langsung dari Badan Gizi Nasional yang menentukan dapur. Saat ini dapur umum yang sudah siap di wilayah IB 1, kemudian pekan depan wilayah Sukarami dan Kalidoni,” katanya.
Amri mengatakan, kedepan untuk penyediaan makanan ada 3 pola, melalui dapur umum, kerjasama dengan pihak penyedia (catering), dan ketiga dengan pihak TNI/ pemda setempat.
“Diharapkan nanti kedepan MBG ini melibatkan UMKM, agar UMKM dapat berkembang, bisa lebih berpartisipasi mendukung program MBG ini,” katanya.
Untuk sistem pembagiannya sendiri MBG ini di tahap pertama hanya Senin – Jumat. Ada juga sekolah shift siang masuk di atas jam 12 siang belum bisa diakomodir.
“Makannya di pukul jam istirahat 09.30 untuk TK dan SD, SMP jam 12.30, dengan durasi makan 20-30 menit,” katanya.
Menurutnya, saat ini dana murni dari APBN tapi tidak menutup kemungkinan dari APBD dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti untuk menyiapkan tempat cuci tangan siswa dan tempat transit makanan yang baru datang sebelum didistribusikan ke kelas-kelas.
“Anggarannya langsung ke badan gizi nasional tidak melalui pemprov atau kabupaten kota, sehingga semua proses pelelangan, pemilihan penyedia catering dari Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Pihaknya meminta pihak Dinas Kesehatan untuk menyimpan satu porsi menu setiap hari dan dibekukan untuk bukti saat terjadi kejadian luar biasa. “Jika ada kejadian seperti keracunan BPOM bisa memeriksa makanan itu,” katanya. (Nda)
Editor: Edi
