Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Bambang Gusriandi dan Mirdayani, tedakwa kasus korupsi pengelolaan dana Korpri Banyuasin di sedang PN Palembang, Kamis (20/6/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.
Bambang Gusriandi dan Mirdayani, tedakwa kasus korupsi pengelolaan dana Korpri Banyuasin di sedang PN Palembang, Kamis (20/6/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.

Kasus Korpri Banyuasin, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak Nota Keberatan (Eksepsi) penasehat hukum dua terdakwa Bambang Gusriandi dan Mirdayani, yang terjerat dalam perkara dugaan korupsi Pengelolaan Dana Korpri Banyuasin tahun 2022-2023, Kamis (20/6/2024).

Sidang diketuai oleh majelis hakim Misriati, SH, MH dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muaraenim serta dihadiri oleh kedua terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya masing-masing.

Dalam amar putusan sela majelis hakim menyatakan bahwa dalil eksepsi penasehat hukum terdakwa I Bambang Gusriandi dan terdakwa II Mirdayani yang menyebut surat dakwaan penuntut umum tidak benar, kabur, dan tidak jelas, merupakan masuk materi pokok perkara dan haruslah dibuktikan dalam persidangan. Bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP.

Tulisan lainnya :   Pemotor Pemukulan Anwar Anas Masih Berkeliaran

“Mengadili, menyatakan keberatan penasehat hukum terdakwa Bambang Gusriandi dan Mirdayani tidak dapat diterima seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 huruf (a) dan huruf (b) KUHAP, serta memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan kepada para terdakwa tersebut,” urai majelis hakim saat bacakan putusan sela.

Atas kerugian keuangan negara seperti dakwaan penuntut umum Kejari Banyuasin, yang menerangkan uang tersebut sudah dikembalikan oleh kedua terdakwa jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, majelis hakim juga menyatakan harus dibuktikan dalam persidangan.

Dalam dakwaan JPU, perbuatan terdakwa I Bambang Gusriandi dan terdakwa II Mirdayani selaku Sekretaris dan Bendahara KORPRI Kabupaten Banyuasin dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mengeluarkan serta mengunakan dana kas KORPRI tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuasin serta laporan pertanggung jawaban penggunaan dana KORPRI Banyuasin tidak dikelola secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp342 juta

Tulisan lainnya :   Wanita Kepala Cabang Kini Jadi Buronan Polda Sumsel

Atas perbuatan para terdakwa, penuntut umum Kejari Banyuasin menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHAP dan perkaranya diajukan dalam satu dakwaan.

Untuk diketahui kedua terdakwa Bambang Gustiandi dan Mirdayani merupakan pejabat di lingkungan KORPRI Kabupaten Banyuasin, yaitu selaku Sekretaris dan Bendahara KORPRI Banyuasin. (Ela)

Editor: Ferly

Check Also

Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH. Foto : Sumselheadline/Ela.

Penyidik Kejati Sumsel Periksa Kadisnakertrans Mura

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Musi Rawas aktif berinisial AA, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *