Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa menerima piagam penghargaan atas predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/1/2024). Foto: Sumselheadline/Pitria.
Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa menerima piagam penghargaan atas predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/1/2024). Foto: Sumselheadline/Pitria.

Palembang Raih Nilai Tertinggi Kepatuhan Pelayanan Publik

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil meraih penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/1/2024).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat Walikota Ratu Dewa yang diserahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus di dampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah di Griya Agung.

Penilaian ini sudah dilakukan jajaran Ombudsman lebih kurang selama empat bulan, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2023. Ratu Dewa mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman yang sudah melakukan survey dan memberikan penilaian positif terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah dikerjakan oleh Pemkot Palembang.

Tulisan lainnya :   Pelanggan Listrik MEP Muba Resmi Beralih ke PLN

“Dalam hal ini tentunya kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Kami akan terus tingkatkan,” kata Ratu Dewa.

Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus mengungkapkan bahwa, yang menjadi responden dalam penilaian survey kepatuhan ini adalah apa yang sering dilaporkan oleh masyarakat.

Di tingkat Pemerintah Daerah, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai. Diantaranya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

“Kenapa tidak semuanya disurvey hanya beberapa saja, karena memang itu adalah produk ataupun layanan yang sering diadukan oleh masyarakat. Untuk itu Ombudsman terus mendorong agar pelayanan semakin hari semakin baik,” katanya.

Tulisan lainnya :   Lahan Bea Cukai Palembang Dibongkar

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah menjelaskan, nilai yang diperoleh oleh masing-masing daerah semakin lama semakin membaik, namun ada juga Kabupaten/Kota dari tahun 2015 dari seluruh penilaian belum pernah mendapatkan nilai hijau.

“Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru sekarang, ini bisa merubah untuk penilaian tahun depan. Peran serta dari kepala daerah menjadi kunci yang sentral karena ada daerah yang konsisten setiap tahun mempertahankan posisinya di puncak, dan ada juga daerah yang naik turun, untuk itu kami mengharapkan komitmen kita bersama,” katanya. (Nda)

Editor: Edi

Check Also

Para terdakwa kasus dana RSUD Rupit, Muratara pada sidang di PN Tipikor Palembang, Senin (14/10/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.

Kasus BLUD RSUD Rupit, Tiga Dokter Jadi Pesakitan

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Tiga oknum mantan pejabat RSUD Rupit tidak berkeberatan usai didakwa penuntut umum Kejari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *