Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Gubernur Sumsel, Herman Deru saat membuka Rakor Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sumsel di Wyindam Hotel, Palembang, Kamis (21/9/2023). Foto : Humas Pemprov Sumsel.
Gubernur Sumsel, Herman Deru saat membuka Rakor Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sumsel di Wyindam Hotel, Palembang, Kamis (21/9/2023). Foto : Humas Pemprov Sumsel.

HD : Keamanan Sumsel Baik, Namun Jangan Lengah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Ancaman gangguan keamanan kerap kali muncul di berbagai daerah di tanah air, baik menjelang maupun saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Karena itu, Pemprov Sumsel dan berbagai pihak lainnya pun mengambil langkah cepat dengan mempererat koordinasi dan sinergi sehingga ancaman tersebut dapat diminimalisir.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, semua pihak tentu perlu mengembangkan kolaborasi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik.

“Langkah ini penting dilakukan untuk menyamakan frekuensi sehingga pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik,” kata Herman Deru ketika membuka Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumsel dan Forkopimda Kabupaten/Kota se Sumsel di Ballroom Hotel Wyndham, Kamis (21/9/2023).

Tulisan lainnya :   Apriyadi Ingatkan Pegawai Berikan Loyalitas Terbaik

Menurutnya, kendati indeks kerawanan di Sumsel cenderung baik, namun semua pihak tidak boleh lengah.

“Saat ini indeks kerawanan Sumsel berada diurutan 19, artinya kerawanan di Sumsel dalam taraf sedang. Namun, kita tentunya tidak boleh terlalu percaya diri karena suhu politik itu lebih sulit dideteksi,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, terjadinya ancaman yang mengganggu kamtibmas saat pemilu dan pilkada sulit diprediksi.

Dia pun menyebut, kolaborasi antar pihak pun hal mutlak yang harus dimasifkan.

Tidak hanya itu, Bupati dan Walikota pun dituntut untuk meminimalisir gangguan kamtibmas di daerahnya.

Tulisan lainnya :   Bendahara Harus Paham Betul Tata Kelola Keuangan yang Baik

Dia juga menegaskan, kepala daerah juga harus paham terhadap tahapan demokrasi tersebut.

Menurutnya, pelanggaran demokrasi dalam pemilu dan pilkada kerap terjadi lantaran minimnya pengetahuan atas regulasi tersebut.

“Ada peserta yang melanggar karena ketidaktahuan regulasi tersebut. Seperti memasang poster di pohon. Itu memang tidak melanggar peraturan KPU, tapi melanggar perda,” katanya. (Fer)

Editor : Edi

Check Also

Dr Ucok Abdulrauf Damenta dilantik menjadi Penjabat Walikota Palembang, menggantikan Ratu Dewa, Rabu (19/6/2024). Foto: Kominfo Palembang.

Ini Tugas Penjabat Walikota Palembang Ucok Abdulrauf

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Dr Ucok Abdulrauf Damenta Mag.rer.publ, CGCAE dilantik sebagai Penjabat (PJ) Walikota Palembang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *