Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Gubernur Sumsel, Herman Deru saat membuka Rakor Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sumsel di Wyindam Hotel, Palembang, Kamis (21/9/2023). Foto : Humas Pemprov Sumsel.
Gubernur Sumsel, Herman Deru saat membuka Rakor Forkopimda Kabupaten/Kota se-Sumsel di Wyindam Hotel, Palembang, Kamis (21/9/2023). Foto : Humas Pemprov Sumsel.

HD : Keamanan Sumsel Baik, Namun Jangan Lengah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Ancaman gangguan keamanan kerap kali muncul di berbagai daerah di tanah air, baik menjelang maupun saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Karena itu, Pemprov Sumsel dan berbagai pihak lainnya pun mengambil langkah cepat dengan mempererat koordinasi dan sinergi sehingga ancaman tersebut dapat diminimalisir.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, semua pihak tentu perlu mengembangkan kolaborasi Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik.

“Langkah ini penting dilakukan untuk menyamakan frekuensi sehingga pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik,” kata Herman Deru ketika membuka Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumsel dan Forkopimda Kabupaten/Kota se Sumsel di Ballroom Hotel Wyndham, Kamis (21/9/2023).

Tulisan lainnya :   Peserta Sespimma Tandatangani Fakta Integritas

Menurutnya, kendati indeks kerawanan di Sumsel cenderung baik, namun semua pihak tidak boleh lengah.

“Saat ini indeks kerawanan Sumsel berada diurutan 19, artinya kerawanan di Sumsel dalam taraf sedang. Namun, kita tentunya tidak boleh terlalu percaya diri karena suhu politik itu lebih sulit dideteksi,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, terjadinya ancaman yang mengganggu kamtibmas saat pemilu dan pilkada sulit diprediksi.

Dia pun menyebut, kolaborasi antar pihak pun hal mutlak yang harus dimasifkan.

Tidak hanya itu, Bupati dan Walikota pun dituntut untuk meminimalisir gangguan kamtibmas di daerahnya.

Tulisan lainnya :   Herryandi: Pentingnya Komitmen Penjabat Menjaga Integritas

Dia juga menegaskan, kepala daerah juga harus paham terhadap tahapan demokrasi tersebut.

Menurutnya, pelanggaran demokrasi dalam pemilu dan pilkada kerap terjadi lantaran minimnya pengetahuan atas regulasi tersebut.

“Ada peserta yang melanggar karena ketidaktahuan regulasi tersebut. Seperti memasang poster di pohon. Itu memang tidak melanggar peraturan KPU, tapi melanggar perda,” katanya. (Fer)

Editor : Edi

Check Also

Gubernur Sumsel, Herman Deru melantik 101 PNS di lingkungan Pemprov Sumsel, Juamt (9/5/2025). Foto: Humas Pemprov Sumsel.

PNS Itu Pelayan Masyarakat, Bukan Jadi Bos

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG —  Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru secara resmi melakukan pelantikan para Calon Pegawai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *