Usulan Biaya Haji Pantastis Rp 69 Juta Dinilai Memprihatinkan

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Pasca Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya haji 2023 naik pantastis menjadi Rp 69 juta, sejumlah komentar pun muncul. Banyak yang menilai bahwa kenaikan itu tidak masuk akal.

Sementara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sumsel menyatakan sangat prihatin dengan usulan kenaikan itu. “Sangat memperihatinkan, karena berkemungkinan banyak jemaah tidak mampu pelunasan dengan nilai sebesar itu,” kata Juremi Slamet, Ketua Amphuri Sumsel,  yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/1/2023).

Dengan biaya sebesar itu, berati jemaah harus pelunasan Rp 44 juta. Dari pendaftaran Rp 25 juta dikurangi Rp 69 juta, artinya pelunasannya Rp 44 juta. “Semoga bisa turun, caranya efisiensi biaya, sehingga naiknya tidak tinggi,” katanya serius.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Pihaknya mengklaim, jumlah ini adalah 70 persenin dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Usulan ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Atas usulan Kemenag itu, sejumlah calon jemaah haji mengaku terkejut. Karena naiknya lebih dari seratus persen dari biaya haji tahun-tahun sebelumnya.

“Sangat kaget dengar usulan itu, usulan yang luar biasa dan tentu perlu kajian menyeluruh dan objekktif,” kata Imron, warga Palembang.

Menurutnya, pemerintah dan lembaga lainnya, terkhusus DPR RI, perlu mengkaji ulang secara objektif tentang biaya apa saja yang selama di tanah suci itu. Karena angka tersebut sangat pantastis.

“Jangan sampai misalnya biaya makan jemaah sangat besar, jauh dari harga standar di Arab Saudi. Lalu biaya hotel, dan lainnya,” katanya.

Imron khawatir, bila biaya haji sangat besar, maka akan sulit bagi warga. “Kita khawatir dampaknya, warga yang seharusnya berangkat, lalu membatalkan karena tidak ada uang untuk menambah biaya. Karena ada yang melunasi biaya haji, misalnya untuk Palembang Rp 34 juta, tiba-tiba disuruh nambah 35 juta lagi. Waduh.. sulit bagi jemaah, karena mengumpukan uang Rp 34 juta selama ini juga sudah susah,” katanya.

Sementara Lufi, warga Palembang lainnya, juga mengaku heran dengan biaya haji yang sangat besar. Karena itu, dia memintah ada tim khusus yang mengkaji biaya haji tersebut. Lalu, bagaimana dengan dana haji puluhan triliun yang selama ini tersimpan. Bukankah itu ada bunganya. “Gunakan saja dana hasil pengembangan dana haji warga yang sudah terkumpul puluhan triliun itu. Kemana yang itu selama ini,” katanya. (gih)

editor : rustam