Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD

Daripada Naikkan BBM, Lebih Baik Setop Pembangunan Ibukota Baru

SUMSELHEADLINE.COM, JAKARTA — Pemerintah RI tampaknya sedang melakukan persiapan menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, dengan alasan mengurangi subsidi dan naiknya harga minyak dunia.

Namun rencana kenaikan itu menuai pro dan kontra. Salah satunya anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang menilai untuk menghemat APBN 2022-2023 pemerintah diminta cukup menghentikan pembangunan proyek yang tak perlu.

Ketimbang menaikkan harga BBM, lebih baik pemerintah menghentikan pembangunan ibukota nusantara (IKNl) baru di Kalimantan dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“APBN sebaiknya digunakan untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat terlebih dahulu sebelum dipakai untuk keperluan lain yang tidak terlalu mendesak,” ucap Mulyanto, anggota Fraksi PKS, seperti dikutif dari JPNN.com, Kamis (25/8) siang.

Mulyanto mengatakan pembangunan IKN baru dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum perlu dilakukan. Saat ini Indonesia justru perlu membangun kilang-kilang minyak baru agar tidak rentan menaikkan harga BBM ketika ada perubahan harga minyak dunia.

Tulisan lainnya :   Linda Akui Sering Tidur Bersama Irjen Teddy Minahasa

“Pemerintah harus dapat menyusun prioritas kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan penting masyarakat. Karena itu Fraksi PKS tegas menolak pembangunan IKN baru dan kereta cepat,” tegas Mulyanto.

Dia mengatakan, anggaran yang tersedia sebaiknya digunakan untuk subsidi agar harga BBM tidak naik.

“Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah,” kata Mulyanto.

Wakil Fraksi PKS itu menyebut berbagai skenario dan pilihan kebijakan harus lebih memihak kepada rakyat harus diambil, ketimbang proyek mercusuar gagah-gagahan.

Apalagi kalau nantinya hanya meninggalkan legacy yang buruk di mata rakyat.

“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19,” ungkap Mulyanto.

Menurutnya, inflasi yang mendera masyarakat saat ini sudah tinggi. Sehingga kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan berpotensi membuat ekonomi masyarakat makin parah.

Tulisan lainnya :   Pemilik Gudang Terbakar di Linggau Ditetapkan Tersangka

Angka inflasi saat ini sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu. Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen. Gubernur Bank Indonesia bilang, seharusnya yang tertinggi hanya 5-6 persen.

“Tetapi sekarang, 11 persen. Itu kondisi saat belum ada kenaikan BBM bersubsidi. Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” ujarnya lagi.

Selain itu, harga minyak sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir. “Padahal, sejak Juni 2022, harga minyak terus turun, dari USD 140 per barel menjadi hari ini sebesar USD 90 per barel. Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna”, tegas Mulyanto.

Check Also

Para peserta gowes dalam rangka HUT Palembang, Sabtu (22/6/2024). Foto: Kominfo Palembang.

Gowes HUT Palembang Bertabur Hadiah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palembang bersama masyarakat meramaikan kegiatan sepeda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *