SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG – Hingga sekarang antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU masih berlangsung. Padahal pihak Pertamina mengklaim telah mensuplai sesuai kuota.
Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026, guna mengantisipasi terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU.
Dia bahkan menegaskan akan meminta langsung tambahan kuota BBM bersubsidi, apabila stok yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga penghujung tahun.
Penegasan tersebut disampaikan gubernur usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam wilayah Provinsi Sumsel di Griya Agung, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswanamigas, Kepolisian Daerah Sumsel, serta Dinas Perhubungan Sumsel. Hadir pula Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Edward Candra dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Dr. H. Apriyadi, MSi.
Dia mengatakan, antrean BBM, khususnya biosolar dalam beberapa hari terakhir semakin panjang. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang,” ujar Herman Deru.
Dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, lanjut Herman Deru, diketahui salah satu kendala yang terjadi berada pada distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending Biosolar.
“Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina Patra Niaga, ternyata memang ada hambatan di distribusi FAME-nya,” katanya.
Keterlambatan tersebut terjadi karena bahan baku FAME berasal dari sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan, sebagian pasokan harus didatangkan dari wilayah lain, salah satunya dari Panjang, Lampung, untuk memenuhi kebutuhan di Sumsel.
Karena itu, Herman Deru mendorong agar ke depan pasokan FAME dapat lebih banyak melibatkan vendor lokal. Hal tersebut dinilai memungkinkan karena Sumsel memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar.
“Kita juga upayakan agar vendor kenapa tidak dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai, jauh-jauh itu. Karena kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, juga menyoroti kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel. Ia menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL) di luar Pertalite.
Untuk Pertalite, Sumsel mengusulkan sekitar 1,7 juta KL. Sementara itu, kuota biosolar yang diterima disebut sekitar 630 ribu KL atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.
“Ini kan jadi terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat. Saya minta kerja sama yang harus selalu terjalin dan informasi ke masyarakat juga harus lugas sampainya, agar tidak saling menyalahkan,” katanya.
Karena itu, Herman Deru meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota dalam melakukan distribusi hingga akhir tahun.
“Saya minta untuk yang di Sumsel, distribusi jangan berhitung dari sisa kuota. Jalankan saja. Tidak boleh kita diam dan tidak merasionalisasi kondisi ini. Kasihan orang antre, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila kuota yang tersedia tidak mencukupi, Pemprov Sumsel akan berkoordinasi dan mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Di sisi lain, Herman Deru meminta pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi diperketat. Ia meminta aparat kepolisian menindak pelangsir maupun pengguna barcode ganda yang memanfaatkan BBM bersubsidi secara tidak semestinya.
“Pelangsir, barcode ganda, saya sudah minta kepada pihak kepolisian untuk segera diawasi dan ditindak,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.
“Masyarakat yang kira-kira memang tidak layak pakai subsidi, ya jangan pakai subsidi,” tegasnya. (gih)
