Dilaporkan Ada Camat-Lurah tak Netral, Walikota Siapkan Sanksi

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Sejak sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang diwajibkan untuk netral.

ASN diwajibkan netral atau tidak memihak calon manapun baik Calon Presiden, DPR RI, DPRD, ataupun DPD. Berdasarkan informasi yang didapat, ada oknum camat yang mengerahkan lurah dan RT untuk memihak salah satu calon pada Pemilu 2024.

Penjabat Walikota Palembang mengatakan, pihaknya siap memproses sanksi jika ada ASN baik camat, lurah, ataupun pejabat OPD yang memihak salah satu calon.

“Saya belum dapat laporan resmi, tapi jika benar saya akan tanyakan langsung kepada penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu bagaimana kebenaran informasi yang didapat,” katanya, Senin (4/3/2024).

Ratu Dewa mengatakan, sesuai mekanisme yang ada, ada tahapan yang akan dilakukan saat ada laporan mengenai ASN ataupun non PNSD. “Jika benar ada mekanismenya kita minta Inspektorat selaku petugas internal untuk BAP, setelah saya dapatkan informasi secara formal langsung di bawa ke Forum Penjatuhan Hukuman Disiplin,” katanya.

Sebelumnya, Kasi Pemkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, netralitas ASN pada pemilu sangatlah penting. Kejati mengamati dan memonitor jalannya pemilu, mengharapkan ASN jangan sampai terlibat pelanggaran pemilu. “Netralitas yang terkandung di dalamnya menyangkut ASN maupun pegawai honorer,” katanya.

Sangsi bagi ASN yang melanggar akan diberikan seperti sangsi kode etik, moral, penurunan pangkat sampai yang paling tertinggi hukuman 1 tahun dan denda Rp12 juta.

“Kami dari kejaksaan mendirikan posko pemilu yang didalamnya berperan menerima pengaduan seperti masalah pelanggaran sampai laporan sikap netralitas ASN,” katanya. (Nda)

Editor: Edi