SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr H Herman Deru menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan percepatan pembangunan dan aktivasi Jalan Tol Palembang–Betung. Hal ini disampaikannya usai memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Pemda dengan Kejaksaan Tinggi di Griya Agung, Senin (20/10/2025) sore.
Menurut Herman Deru, proyek Jalan Tol Palembang–Betung merupakan jalur strategis yang berperan sebagai pintu keluar utama dari lima ruas penting di Sumsel seperti Jalan Lintas Tengah (Jalinteng), Jalan Lintas Timur (Jalintim), Tol Palindra, Tol Prabumulih, dan Tol Trans Sumatera.
Ia mengungkapkan, kondisi jalan yang menuju arah utara kerap menimbulkan kemacetan panjang dan menjadi titik bottleneck sepanjang sekitar 60 kilometer. Keadaan ini berdampak langsung pada distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
“Jika hanya mengandalkan Dinas PU, pelebaran jalan hanya bisa dilakukan sekitar satu hingga satu setengah kilometer per tahun. Ini jelas tidak cukup untuk mengejar kebutuhan masyarakat dan arus logistik,” ujar Herman Deru.
Oleh sebab itu, Pemprov Sumsel terus berupaya mempercepat aktivasi jalan tol tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi kendala yang muncul di lapangan.
Dalam setiap hambatan, kata Herman Deru, seluruh unsur turun langsung untuk mencari solusi, mulai dari Kejaksaan Tinggi, TNI, Polri, hingga perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel. Salah satu fokusnya adalah menyelesaikan persoalan lahan yang menghambat proyek tol.
“Berkat kolaborasi semua pihak, saat ini progres pembangunan jalan tol sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Kami ingin fungsionalitasnya bisa dimanfaatkan masyarakat pada arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2026,” jelasnya.
Tak hanya berfokus pada proyek tol, Gubernur juga menyoroti kondisi jalan nasional yang kini menjadi tumpuan utama arus transportasi dan logistik di Sumsel.
Menurutnya, beban kendaraan berat yang terus meningkat sementara lebar jalan yang terbatas menyebabkan kerusakan permukaan dan munculnya gelombang (bleeding). Kondisi itu sangat berisiko bagi pengguna sepeda motor.
“Ruas menjadi sempit sehingga pengendara motor yang lengah sedikit saja bisa jatuh. Ini situasi yang harus segera ditangani,” ujarnya menegaskan.
Herman Deru mengaku telah melaporkan kondisi ini secara resmi kepada Wakil Menteri PUPR, Dirjen Bina Marga, bahkan hingga Wakil Presiden RI. Ia berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah nyata dalam memperbaiki jalan nasional tersebut.
“Saya tahu persis apa yang dirasakan warga. Karena itu saya terus melaporkan dan meminta agar penanganan segera dilakukan agar jalan nasional kita bisa kembali layak dilalui,” pungkasnya. (gih)
Editor: Ferly
