SumselHeadline.com Media Lokal Menjangkau Global
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi terkait SPH Izin Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2013.
Demikian dikatakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi, SH, MH melalui Kasi Penkum Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH dikonfirmasi ,Rabu (6/11/2024).
“Untuk update penyidikan korupsi SPH izin perkebunan Musirawas, saat ini tim penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara,” ujar Vanny.
Dikatakan Vanny, tahap penghitungan kerugian negara penyidikan korupsi SPH Izin Perkebunan tersebut dilakukan oleh pihak BPKP.
Menurut Vanny, jika nanti hasil audit kerugian negara sudah dikeluarkan oleh BPKP maka tahap selanjutnya yaitu tinggal penetapan dan penahanan tersangka.
“Mudah-mudahan dalam Minggu ini audit penghitungan kerugian negara dari BPKP sudah keluar, akan kita informasikan nanti lebih lanjutnya,” tandas Vanny.
Sementara itu, sebelumnya Aspidsus Kejati Sumsel Umaryadi SH MH diwawancarai usai gelar rilis penetapan tersangka korupsi LRT Sumsel pada Selasa kemarin, menegaskan bahwa untuk kasus korupsi SPH Izin Perkebunan potensi kerugian negara mencapai Rp600 miliar.
Namun, sebut Umaryadi itu masih potensi sebab masih menunggu hasil audit pasti dari BPKP dan nilai potensi kerugian negara itu juga termasuk kerusakan lingkungan.
“Sebagaimana diketahui sebelumnya potensi kerugian negara dari hasil penyidikan Rp600 miliar, termasuk kerusakan lingkungan,” sebutnya saat itu.
Diketahui, dalam penyidikan perkara dugaan korupsi SPH Izin Perkebunan di Kabupaten Musirawas ini penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah memeriksa lebih dari 30 nama sebagai saksi termasuk kepala daerah saat itu.
Pihak Kejati Sumsel khususnya tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel, saat ini masih tetap fokus menyelesaikan beberapa penyidikan perkara termasuk penyidikan kasus dugaan korupsi SPH Perkebunan ini.
Kejati Sumsel tidak mau gegabah dan perlu ketelitian lebih lanjut, khususnya mengenai penyidikan perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Kejati Sumsel.
Selain mantan kepala daerah termasuk Bupati, menurut catatan sudah ada beberapa nama saksi yang diperiksa penyidik Pidsus Kejati Sumsel.
Adapun saksi-saksinya diperiksa penyidik Pidsus Kejati Sumsel tidak hanya dari pejabat dan mantan pejabat di Kabupaten Musi Rawas namun juga dari pihak Kanwil BPN Provinsi Sumsel.
Diantaranya, Mantan Pj Bupati Musi Rawas berinisial RJ dan mantan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas tahun 2012 juga turut diperiksa penyidik Pidsus Kejati Sumsel.
Kemudian, turut serta diperiksa penyidik Pidsus Kejati Sumsel yakni saksi berinisial M selaku Kepala Bidang Survey dan Pemetaan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel.
Sebagaimana diketahui, sebelum memanggil sejumlah nama sebagai saksi pihak Kejati Sumsel juga melakukan serangkaian penyidikan lainnya.
Termasuk diantaranya, telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa dokumen pada beberapa titik lokasi yang terkait dengan penyidikan perkara tentang perkebunan tersebut.
Dari data yang dihimpun, ada tiga titik lokasi penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel.
Ketiga lokasi yang digeledah yakni, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Kantor Dinas Perkebunan Sumsel, dan Kantor BPN Provinsi Sumsel.
Selain tiga lokasi tersebut, selanjutnya tim penyidik juga melakukan giat geledah sita di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas.
Kemudian Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas. (Ela)
Editor: Ferly
