Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: CNN Indonesia.
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: CNN Indonesia.

Kabar Terbaru, MK Hapus Parliamentary Threshold 4 Persen Suara Sah Nasional

SUMSELHEADLINE.COM, JAKARTA — Setelah melalui sidang yang cukup lama, akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tentang ambang batas parlemen.

Dikutif dari IG Najwashihab, MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional.

Perkara itu teregistrasi dalam putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” ucap Ketua MK Suhartoyo di persidangan, Kamis (29/02/2024).

Tulisan lainnya :   Menghindari Timbangan, Truk ODOL Pilih Jalur Musi 6

Namun MK menyatakan ambang batas parlemen 4% tetap berlaku dalam Pemilu 2024. Putusan ini baru berlaku untuk Pemilu 2029.

Di persidangan, MK menyebut ketentuan yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu tak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Dalam pertimbangan hukum, Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Tulisan lainnya :   Keluar dari SPBU Talang Jambi, Motor Terbakar

Atas hal itu, MK memerintahkan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen melalui revisi UU Pemilu.

Namun, perubahan norma ambang batas parlemen itu harus tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Dalam gugatannya, Perludem menyebut ketentuan ambang batas telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. (Edi/ig najwashiba)

Editor: Ferly

Check Also

Dua mobil yang mengangkut 37 ribu bayi lobtster. Foto: Dok Polisi.

Amankan 37.804 Baby Lobster Diselundupkan Melalui Palembang

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Anggota Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mengamankan 2 unit mobil …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *