Penanggulang Ilegal Drilling Juga Menyangkut Misi Kemanusiaan

SUMSELHEADLINE.CIM, PALEMBANG — Upaya Gubernur Sumsel, H Herman Deru melakukan percepatan dan penanggulangan ilegal drilling di daerah ini, mendapat dukungan semua pihak.

Bahkan, Satgas khusus pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri, SKK Migas, pelaku bisnis hingga masyarakat, ambil bagian dalam upaya penanganan ilegal drilling tersebut.

“Soal penaganan ilegal drilling ini bukan hanya bicara Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi misi kemanusian yang memang harus dilakukan,” kata Herman Deru ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait ilegal drilling, di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7).

Dimana, lajutnya, ilegal drilling memiliki dampak sangat luas, mulai dari keselamatan masyarakat hingga pencemaran lingkungan.

Menurutnya, Satgas percepatan dan penanggulangan ilegal drilling harus segera memetakan keberadaan sumur minyak ilegal, sehingga tidak bertambah banyak dan semakin susah diatasi.

“Ada 4 kabupaten yang berpotensi ilegal drilling di Sumsel ini seperti Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim dan Muratara. Bahkan di Musi Banyuasin sendiri terdeteksi sudah ada 7 ribu lebih sumur minyak ilegal yang dikelola secara sembarangan,” bebernya.

Dia menyebut, pengelolaan sumur minya secara sembarangan itu akibat dari tidak adanya pengetahuan masyarakat terkait hal itu.

Menjamurnya ilegal drilling di Sumsel diduga karena permintaan yang cukup tinggi atas minyak tersebut.

Dia pun berharap, FGD ini dapat menghasilkan strategi dalam penangan ilegal drilling di Sumsel serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pembenahan terkait ilegal drilling ini, tanpa mengenyampingkan upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Diketahui, FGD terkait ilegal drilling ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Satgas Khusus Pencegahan Tipikor Polri Novel Baswedan.

Dimana Novel mengemukakan, jika ilegal drilling merupakan aktivitas yang berkaitan erat dengan tipikor. (Gih)

Editor : Edi