SumselHeadline.com Media Lokal Menjangkau Global
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Permasalahan illegal drilling di Sumsel masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan dan mencari solusi yang baik. Untuk itu Gubernur Sumsel H Herman Deru meminta segera bentuk Tim Percepatan dalam persoalan ini dengan diturunkannya SK Gubernur.
“Kita besok buat tim percepatan ini dengan SK Gubernur,” katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat (Illegal Drilling) di Sumsel bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo dan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Tutuka Ariaoji dan Pj. Bupati Muba Apriadi serta Instansi Terkait bertempat di Mapolda Sumsel, Senin (12/6).
Gubernur Herman Deru mengatakan di Sumsel ada beberapa kabupaten yang punya potensi itu diantaranya Kabupaten Muratara, Banyuasin, Muaraenim dan Pali.
Menurut Herman Deru rapat duduk bersama dimana hari ini adalah mempunyai unsur kemanusian tinggi. Artinya ada nafkah, kelestarian lingkungan dan negara yang di pertahankan.
[13/6 14.11] Rustam Imron: Herman Deru menyebutkan, akan pentingnya keselamatan dan jiwa manusia bagi pelaku usaha di sumur masyarakat dari hulu sampai hilirnya.
Herman Deru mengatakan rapat ini harus ada solusi yang baik sehingga pemerintah dapat manfaat dan masyarakat mendapatkan manfaat.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol A. Rachmad Wibowo mengatakan persoalan ini sudah lama bahkan ada tragedi dimana terbakarnya sumur masyarakat dengan menelan korban jiwa.
Hal ini, kata Kapolda merupakan tragedi kemanusian dimana masyarakat membutuhkan sumber namun karena dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan sehingga meraka terpaksa untuk melakukan eksploitasi secara illegal.
Artinya lanjutnya pada rapat ini agar mencari solusi dan jalan keluar yang baik.
Ditambahkan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Tutuka Ariaoji menyarankan kepada Gubernur Sumsel dan Kapolda agar membuat atau narasi yang bisa disajikan kepada Menkpolhulkam RI ataupun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. (Gih)
Editor : Ferly
