SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Sumatera Selatan terus berupaya mencegah terjadinya tindak korupsi. Salah satunya Pemprov dan Kejaksaan Tinggi Sumsel melakukan kerjasama, dalam upaya meminimalisir kemungkinan terjadi tindak korupsi.
Semikian ditegaskan Gubernur Sumsel, H Herman Deru saat hadir secara virtual menyaksikan Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (20/12). Gubernur Herman Deru dengan serius menyimak sambutan Ketua KPK RI, Komjen Pol Purn Firli Bahuri.
Menurut Herman Deru, dilaunchingnya Aksi Pencegahan Korupsi secara nasional ini diharapkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi akan makin meluas di Indonesia. Sedangkan di Sumsel sendiri, lanjutnya, pencegahan korupsi terus gencar dilakukan, din antaranya bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel. Ini juga sebagai bentuk dukungan pada KPK RI dalam memperantas korupsi.
Sementara itu Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam arahannya, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada para pimpinan lembaga maupun Kepala Daerah baik Gubernur hingga Bupati dan Walikota se-Indonesia yang sudah bekerja keras dalam upaya memberantas praktik korupsi.
“Keberhasilan sangat tergantung kepada kita semua. KPK akan terus memantau dan menginformasikan upaya pencegahan korupsi ini,” tegas Firli. Upaya pencegahan korupsi lanjut Firli, penting dilakukan, dan KPK telah banyak berbuat dalam penyelamatan kerugian negara.
“Artinya begitu penting pencegahan korupsi ini yang harus dilakukam melalui aksi nyata,” tambahnya. Firli menilai, sudah ada perbaikan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi dari survei yang telah dilakukan pihaknya.
“Peran serta masyarakat dalam aksi pemberantasan korupsi sudah baik. Termasuk penggunaan aplikasi dalam pencegahan korupsi seperti dikawasan pelabuhan,” tandasnya.
Selain dihadiri Gubernur Herman Deru secara virtual, Peluncuran Aksi Pencegahan Korulak Tahun 2023-2024 kali ini disaksikan juga oleh Menteri Kooridantor Perekonomian RI, Airlangga Hartato, Menteri Koordinator Polhukam RI, Mohammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidamg Kemaritiman dan Investasi, Jendral TNI Purn Luhut Binsar Pandjaitan, serta para Gurbernur se Indonesia.(fer)
Editor : Rustam