Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD

Maksimalkan Pengawasan Pekerja, Sumsel Harus Bentuk UPTD di Daerah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Guna memaksimalkan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kesejahteraan karyawan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel harus membentuk UPTD (unit pelaksana teknis dinas) di sejumlah kabupaten/kota. Sehingga persoalan yang muncul pada pekerja (karyawan) dapat dipantau dengan baik, dan  perusahaan benar-benar menjalankan aturan yang digariskan.

“Di Sumsel ada sekitar 6.800 perusahaan yang beroperasi, dengan jumlah pekerja sekitar satu juta. Ini butuh pengawasan pihak Disnakertrans,” kata Syaiful Padli, Wakil Ketua Komisi v DPRD Sumsel saat kunjungan kerja ke Dinasnakertrans Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/10/2022).  Turut hadir pada kegiatan itu para anggota Komisi V lainnya dan Tenaga Ahli DPRD Sumsel.

Tulisan lainnya :   Porprov Sumsel, Senam Muba Boyong Empat Emas

Sementara Alfrenzi Penggarbesi menambahkan, Sumsel mendesak dibentuk UPTD di daerah, selain karena jumlah perusahaan dan pekerja yang cukup banyak, juga jangkauan lokasi beroperasinya perusahaan sangat jauh. “Karena itu pas bila kita belajar dari Jawa Barat, karena mereka sejak 2017 sudah membentuk UPTD. Hasil dari Jabar ini akan kita diskusikan lebih lanjut dengan Dinasnakertrans Sumsel dan Pak gubernur,” kata wakil rakyat dari Partai Hanura itu.

Sementara pada kesempatan itu Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmad Taufik Garsadi menjelaskan, pembentukan UPTD Disnakertrans sangat diperlukan, apalagi Jabar sangat banyak perusahaan dan pekerjanya. Karena itu, sejak 2017 pihaknya sudah membentuk UPTD dengan dasar hukum Paratuan Gubernur (Pergub) dan landasan kerja Perda.

Tulisan lainnya :   Kecelakaan Maut di Tol Kapalbetung, Putri Gagal Daftar Kuliah

Dia mengakui awal pendirian UPTD itu memang ada sejumlah resistensi, baik di perusahaan maupun SDM di Disnakerstrans-nya sendiri. “Sebab itu kita lakukan pengawasan maksimal terhadap SDM pengawasnya itu  sendiri. Bahkan, dalam waktu dekat kami segera meluncurkan aplikasi khusus pengawasan pekerja. Sehingga siapa saja bisa mengakses dan melaporkan apa yang terjadi,” tandasnya yang didampingi Kabid Pengawasan Joe. (ust)

editor : rustam

Check Also

Rumah mewah di Jalan Pengadilan Km 9 Palembang digeledah Kejari OKI, terkait dugaan koruspi di Panwaslu, Selasa (10/9/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.

Terkait Dana Hibah, Kejari OKI Geledah Rumah Mewah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Tim Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri OKI melakukan penggeledahan di rumah atas perkara dugaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *