Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD

Kudeta Demokrat, Pakar HTN Curiga Terkait dengan Amandemen UUD’45

SUMSELHEADLINE.COM–Upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh kelompok Moeldoko, terus menarik perhatian publik.

Bahkan, opini dan tanggapan pun semakin menarik, terutama menguak motif sebenarnya tindakan Moeldoko cs. Apalagi Moeldoko orang dalam lingkaran istana, pemerintahan Jokowi.

Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar curiga dengan MPR yang belakangan ini rajin membicarakan amandemen UUD 1945.

Apalagi kemudian belakangan terjadi upaya pengambilalihan Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia khawatir pengambil alihan Demokrat untuk memuluskan amandemen.
“Saya lihat MPR belakangan kembali rajin bicara soal amandemen. Saya lihat pengambilalihan Demokrat bisa jadi untuk memuluskan itu (amandemen). Karena dengan pengambilalihan penuh itu dia menguasai seluruh kekuatan partai,” kata Zainal dalam disukusi yang digelar political dan public policy studies (P3S) dengan tema Presiden Tiga Periode Konstitusional atau Inkonstitusional?”,  Kamis (11/3/2021), seperti dikutifdari tribunnews.com.

Tulisan lainnya :   Safari Jumat di Sukalali, Pj Bupati Apriyadi Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan

Zainal mengatakan ia termasuk orang yang sering mengingatkan agar hati-hati mengenai tujuan pengambilalihan partai Demokrat, karena berpotensi digunakan untuk tujuan amandemen UUD 1945.

“Apakah pengambilalihan partai demokrat bisa dikaitkan dengan itu. Karena berbahaya itu. jangan-jangan berkaitan. Saya tidak sedang berasumsi, saya tidak sedang menuduh. Ada baiknya kita berhati-hati, jangan-jangan pengambilalihan itu jalan untuk mempermulus termasuk berbagai cara yang seakan-akan dipakai untuk membenarkan,” kata dia.

Wacana amandemen UUD 1945 terutama mengenai periode jabatan presiden tiga periode sangat mungkin terwujud apabila mendapat dukungan kuat partai.

Tulisan lainnya :   Ditunjuk Plt Ketum KONI Sumsel, Andrie TU Soetarno Segera Gelar Musprovlub

“Seperti pura-pura mau mengadakan amandemen untuk GBHN tapi sebenarnya di ujungnya adalah upaya untuk mendorong soal jabatan-jabatan presiden ini. Karena saya mengatakan politisi ini penuh dengan tricky ya. Dia gak memperhitungkan sesuatu yang baik, yang diperhitungkan selalu kekuasaan,” pungkasnya. (SH).

Check Also

Rumah mewah di Jalan Pengadilan Km 9 Palembang digeledah Kejari OKI, terkait dugaan koruspi di Panwaslu, Selasa (10/9/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.

Terkait Dana Hibah, Kejari OKI Geledah Rumah Mewah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Tim Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri OKI melakukan penggeledahan di rumah atas perkara dugaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *