SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mendampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau Posko Karhutla Kecamatan Kertapati, Senin (7/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah yang menjadi salah satu kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat memasuki puncak musim kemarau.
Dalam peninjauan tersebut, Ratu Dewa dan Herman Deru tidak hanya memantau kondisi dari posko, tetapi juga turun langsung ke lokasi karhutla. Keduanya menyusuri kawasan lahan yang menjadi titik perhatian dalam upaya penanganan karhutla.
Wilayah yang menjadi fokus pemantauan mencakup enam kelurahan yang ada di Kecamatan Kertapati. Sebagian besar kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan basah dan rawa-rawa. Namun ketika menghadapi kemarau ekstrem, daerah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Kondisi lahan yang mengering membuat vegetasi seperti sisa panen padi dan rumput menjadi material yang mudah terbakar. Kerawanan juga dipengaruhi tingginya aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Sepanjang 2026, tercatat sebanyak puluhan kasus karhutla di wilayah tersebut. Angka kejadian meningkat memasuki periode puncak kemarau, dengan 20 kasus tercatat hanya dalam rentang Agustus hingga September.
Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan langkah pencegahan, terutama melalui sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Upaya edukasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di tingkat kota dan kecamatan, tetapi juga perlu diperkuat hingga tingkat kewilayahan paling bawah. Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta jajaran RT dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan imbauan pencegahan karhutla secara langsung kepada masyarakat.
Selain sosialisasi tatap muka, penyampaian informasi melalui berbagai media juga perlu terus dilakukan. Langkah tersebut penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat di kawasan rawan, sehingga pesan pencegahan karhutla dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkesinambungan.
Peninjauan lapangan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi peningkatan risiko karhutla selama puncak musim kemarau. (nda)
