SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H Herman Deru menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, wajib berlandaskan data yang akurat.
Ketersediaan data yang valid dan terkini dinilai menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan serta memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru dalam ajang penghargaan Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Harper Palembang, Selasa (27/10/2026).
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, dia menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel tetap menjadi motor penggerak pembangunan yang andal.
Namun ia menyoroti pentingnya sikap proaktif dalam menyediakan dan menyampaikan data kepada para pengambil kebijakan. Menurutnya, kepala daerah memiliki cakupan tugas yang sangat luas, sehingga sekretaris daerah (sekda) dan kepala perangkat daerah tidak boleh bersikap pasif atau hanya menunggu pimpinan meminta data.
“Jangan melihat kalau pengambil kebijakannya pimpinan di daerah itu nunggu bertanya. Harusnya ini terus disuplai,” tegas Herman Deru di hadapan para peserta kegiatan.
Ia juga mengingatkan bahwa penyediaan data tidak perlu menunggu momentum pembahasan anggaran. Data yang akurat harus tersedia secara berkelanjutan karena memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain memperkuat perencanaan pembangunan, Gubernur Sumsel itu juga memberikan instruksi tegas terkait penyebaran informasi di media sosial. Ia meminta aparatur pemerintah tidak tinggal diam apabila menemukan data yang keliru atau diragukan keabsahannya di ruang publik.
“Perbaiki rilis data itu kepada masyarakat. Jika ada di medsos menyebarluaskan data yang keabsahannya dipertanyakan, sanggah dengan data yang benar dan fakta. Tidak boleh mendiamkan, saya minta itu dijawab, karena kalau kita diamkan itu sama saja kita membenarkan data yang salah,” ujarnya.
Menurut Herman Deru, pemerintah harus mampu memberikan klarifikasi dengan menyajikan data yang benar dan berdasarkan fakta. Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mencegah kesalahan data berkembang tanpa penjelasan dari pihak yang berwenang.
Terkait efisiensi anggaran, Herman Deru memandang hal tersebut sebagai keniscayaan yang harus dihadapi secara rasional melalui penetapan skala prioritas yang jelas, mulai dari prioritas hingga superprioritas. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tetap dapat dikelola untuk mendukung program pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan penghargaan Satu Data Indonesia tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Penghargaan tersebut harus diikuti dengan hasil nyata yang dapat diukur melalui capaian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Goal dari data ini adalah kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu harus terukur. Tidak ada cerita kita mengambil keputusan tanpa data di sini,” imbuhnya.
Sebagai penutup rangkaian acara, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Bagi Pakai Data (Interoperabilitas) pada Portal Satu Data Sumsel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumsel.
Ke depan, Herman Deru juga mewacanakan penerapan sistem penghargaan khusus bagi daerah yang dinilai memiliki pengelolaan data terbaik. Sebaliknya, sanksi (punishment) juga akan dipertimbangkan bagi daerah dengan pengelolaan data terburuk.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh pemerintah daerah di Sumsel untuk semakin optimal dalam mengelola, menyediakan, dan memanfaatkan data sebagai dasar perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran. (gih)
