SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis data.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, MSi dalam kegiatan rilis resmi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) September 2026 dan Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang.
Ratu Dewa menyampaikan bahwa transparansi dan penyampaian data secara berkala menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya untuk mengantisipasi perkembangan harga sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi.
Berdasarkan catatan perkembangan inflasi Kota Palembang, tingkat inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 2,40 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2026 yang berada pada level 2,48 persen.
Kondisi tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Sejumlah faktor turut memengaruhi perkembangan harga pada September 2026.
Dampak lanjutan fenomena El Nino dan kondisi cuaca panas serta kemarau panjang berpengaruh terhadap ketersediaan sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai.
Kondisi cuaca tersebut menyebabkan bunga cabai rontok dan gagal panen di sejumlah daerah sehingga pasokan menjadi lebih terbatas dan berdampak terhadap kenaikan harga.
Selain komoditas pangan, perubahan harga sejumlah bahan bakar minyak nonsubsidi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter, Dexlite dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Ketersediaan beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kota Palembang.
Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menerapkan strategi 4K yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan atau kestabilan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan, strategi dilakukan melalui kerja sama antardaerah, operasi pasar dan rencana penambahan cadangan pangan. Sementara dari sisi kestabilan harga, pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah di tingkat kecamatan dan kelurahan guna menjaga daya beli masyarakat serta mencegah terjadinya panic buying.
Kelancaran distribusi dilakukan melalui rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar dan pengaturan lalu lintas. Adapun komunikasi efektif diperkuat melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta koordinasi dengan daerah penghasil dan distributor maupun agen komoditas.
Di sisi pariwisata, perkembangan perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan. Pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 550.381 perjalanan, atau meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, tingkat hunian sejumlah hotel berbintang mengalami perubahan. Tingkat hunian hotel bintang empat tercatat 60,91 persen pada Agustus 2026, dibandingkan 66,56 persen pada Juli 2026. Hotel bintang lima tercatat 52,95 persen, turun dari 56,78 persen pada bulan sebelumnya.
Dari sisi rata-rata lama menginap, tamu asing dan nasional pada hotel berbintang tercatat lebih tinggi dibandingkan hotel nonbintang. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang mencapai 1,38 malam, sedangkan hotel nonbintang mencapai 1,14 hari.
Ratu Dewa menilai pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata merupakan bagian yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ketersediaan pangan, stabilitas harga, kelancaran distribusi dan komunikasi publik yang efektif dinilai turut menciptakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Pemerintah Kota Palembang juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, TPID Kota Palembang dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong peningkatan sektor pariwisata.
Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat dengan menjadikan data sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan, sehingga stabilitas ekonomi dan pembangunan Kota Palembang dapat terus berjalan secara berkelanjutan. (nda)
