Produksi Tertinggi di Sumatera, Namun Eksistensi Kopi Sumsel Melemah

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Kopi merupakan salah satu komoditas Sumatera Selatan (Sumsel) yang berpotensi menyokong pertumbuhan ekonomi.

Namun dilihat dari nilai pasar dan eksistensi perdagangannya, kopi Sumsel masih kurang tenar dibandingkan daerah lain. Maka, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, stakeholder terkait dan perbankan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditi kopi Sumsel menjadi penyumbang produksi tertinggi dengan luasan lahan terbesar di Sumatera selama 10 tahun terakhir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto mengatakan, petani kopi Sumsel sulit menerima modal dari perbankan karena organisasi serta struktur stakeholder untuk memaksimalkan pemasaran belum tersusun baik.

“Misalnya, antara asosiasi, petani dan pemerintah sebagai penyokong pengembangan kopi tidak ter-optimalisasi seperti kelapa sawit,” katanya.

Nilai produksi yang tinggi tak terlalu memengaruhi eksistensi komoditas. Sebab, persoalan utama yang harus diatasi adalah meningkatkan merek komoditi didukung modal dan pembiayaan kredit dari perbankan agar petani mampu menyempurnakan hasil produk mereka terdistribusi optimal.

Hambatan perbankan sulit menyalurkan dan mencairkan kredit usaha sebagai modal dagang ke petani kopi juga karena sepanjang catatan niaga di perbankan, komoditi kopi mengalami distribusi kurang baik, faktor eksistensi komoditas kalah tenar.

“OJK ikut berperan mendorong akselerasi keuangan daerah dengan mendukung produk dan penjualan komoditas lokal. Maka itu perlu membangun kolaborasi lebih baik untuk Sumsel,” jelasnya.

Percepatan akselerasi keuangan di satu wilayah juga dapat berpenetrasi dari upaya-upaya pemerintah mengendalikan inflasi atau kenaikan harga komoditas dengan melibatkan pihak yang memiliki peran.

Sejumlah organisasi dengan tanggung jawab memperbaiki keuangan daerah mencakup Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Termasuk support Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) serta satgas ketahanan pangan,” ujarnya. (Nda)

Editor: Edi