SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan pendekatan dialogis melalui sarasehan bersama perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Bina Praja, Jumat (01/05/2026) dengan tema kolaborasi dalam mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja.
Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi sikap organisasi pekerja yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif melalui forum dialog.
“Pertama, kita apresiasi cara teman-teman organisasi pekerja yang menyampaikan aspirasi dengan sangat baik melalui dialog di tempat yang telah disediakan tanpa mengurangi esensi perjuangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan dialog perlu terus dikedepankan agar aspirasi buruh dapat tersampaikan secara efektif, tidak hanya melalui aksi massa.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumsel siap merespons aspirasi dari 11 organisasi pekerja yang hadir, selama tidak mengganggu iklim investasi di daerah.
“Ini adalah sebuah ekosistem. Pekerja, industri, dan pengusaha memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana perusahaan tetap bertahan (survive), sementara buruh juga bisa sejahtera, itu yang harus kita jaga bersama,” jelasnya.
Herman Deru menambahkan, aspirasi yang berkaitan dengan regulasi nasional akan diteruskan ke pemerintah pusat bersama DPRD Sumsel.
“Jika menyangkut revisi undang-undang, kami bersama Ketua DPRD akan menyampaikan ke Presiden dan DPR RI. Namun, untuk kebijakan di tingkat daerah, tentu akan kita respons dan eksekusi sebaik mungkin,” tegasnya.
Ia juga menekankan komitmen Pemprov Sumsel dalam meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, termasuk perhatian kepada penyandang disabilitas serta penguatan keterampilan melalui program pelatihan.
Melalui momentum ini, Herman Deru berharap terbangun sinergi kuat antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Sekretaris DPD KSPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, menyampaikan lima tuntutan, di antaranya meminta pemerintah pusat segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami mohon dorongan surat dari Gubernur dan DPRD untuk mendorong aspirasi ini ke Presiden. Bahwa aspirasi dari pekerja Sumsel dibuatkan surat karena kami merindukan undang-undang ketenagakerjaan itu,” katanya.
Selain itu, KSPSI juga mendesak realisasi janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Di tingkat daerah, KSPSI meminta Pemprov Sumsel membuat peraturan daerah yang mengutamakan pekerja lokal serta melibatkan perwakilan KSPSI dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk dalam Musrenbang dan RPJMD.
“Kami ingin kebijakan Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur HD ini benar-benar pro terhadap kepentingan kesejahteraan buruh Sumsel,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung hampir dua jam tersebut berjalan aman dan tertib.
Turut hadir Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, SE, MM; Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A.; Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.; serta perwakilan Kejati Sumsel, Kasubbag Perencanaan Rasidi. (gih)
Editor: Ferly
