DPRD Provinsi Sumsel kembali menggelar Rapat Paripurna XXXIII, Senin (27/4/2026) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Jalan Kapten A Rivai Palembang.
Rapat tersebut dengan agenda utama penyampaian rekomendasi dewan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025. Lima Pansus DPRD secara umum menerima LKPJ, namun memberikan catatan strategis dan evaluasi program guna meningkatkan kinerja Pemprov.
Rapat dihadiri unsur pimpinan DPRD, Gubernur Sumsel Herman Deru, Wagub Cik Ujang, para anggota DPRD Sumsel, dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Rapat dipimpn langsung Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM didampingi para wakil ketua. Melalui penyampaian rekomendasi ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat segera menindaklanjuti poin-poin evaluasi yang diberikan oleh DPRD.
Fokus utama ke depan adalah penguatan implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.
Pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Sumsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi pimpinan dan anggota dewan atas dukungan terhadap pembangunan daerah. la menekankan pentingnya menjaga mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif.
“Sinergi ini kunci memastikan kebijakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi yang disusun berdasarkan PP 13/2019 dan Permendagri 18/2020 ini mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, hingga kesejahteraan rakyat. Gubernur berkomitmen mengintegrasikan masukan tersebut ke dalam perencanaan anggaran dan kebijakan strategis secara konkret.
Menghadapi tantangan global yang kompleks, Herman Deru menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk bekerja cerdas dan cepat. la menegaskan bahwa setiap program harus berdampak nyata demi mewujudkan visi “Sumsel Maju untuk Semua”.
Kehadiran orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini menegaskan komitmen eksekutif dalam menerima evaluasi dan masukan strategis dari pihak legislatif.
Rekomendasi yang disampaikan mencakup berbagai catatan penting atas capaian kinerja serta perbaikan program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025. Rapat juga dihadiri para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan.
Tampak hadir para perwakilan dari berbagai instansi, di antaranya Karo Renops Polda Sumsel Kombes Budi Suryato, Irdam II/Swj Brigjen TNI M. Fachmi Rizal Nasution, Asintel Kejati Sumsel Bapak, Totok Bambang S. Dwidjo, serta jajaran dari Pengadilan Tinggi, Lanal Palembang, Lanud SMH hingga BNNP Sumsel. Sinergi lintas sektoral ini menunjukkan soliditas pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di daerah.
Rapat Paripurna ini ditutup dengan semangat kolaborasi untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang. (adv/*)
