SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Anggota DPR RI Komisi VII Bambang, Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah terkait segera realisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat terletak di Desa Marga Sungsang, Sungsang I dan Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Lahan Pelabuhan Tanjung Carat ini memiliki total luasan 230 hektar. Dimana di antaranya 59,95 hektar siap bangun dan tidak ada permasalahan.
Hanya saja hingga saat ini untuk pembangunan pelabuhan tersebut, Kemenhub disebut masih menunggu proses pembebasan sisa lahan 230 hektar yakni sekitar 170,44 hektar lagi.
Anggota DPR RI Komisi VII dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, lahan seluas 59,95 hektar tersebut sudah cukup, jika dibandingkan dengan luasan Pelabuhan Boom Baru seluas 24 hektar.
“Artinya luasan Pelabuhan Tanjung Carat dua kali lipat daya tampungnya dari Boom Baru,” katanya usai melakukan rapat koordinasi progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat bersama Pemerintah Provinsi Sumsel di Pelabuhan Tanjung Api-api, Minggu (8/12/2024).
Menurut BHS, sembari menunggu seluruh 230 hektar bebas dan mendapat solusi dari permasalahan dengan warga adat di area tersebut, Kementerian Perhubungan bisa membangun inti pelabuhan di luasan 59,95 hektar tersebut.
“Sebab Pelabuhan Boom Baru saja sudah bisa menampung 132 ribu peti kemas itu pun dengan load factor yang tidak mencapai 100 persen, sebenarnya bisa mampu lebih dari 250 ribu,” jelasnya.
Jika melihat angka pertumbuhan kontainer, dengan luasan pelabuhan hampir 60 hektar sudah cukup dalam kurun waktu 100 tahun untuk menampung pertumbuhan kontainer 3-4 persen per tahun.
“Kami dari Komisi VII akan mendorong Kemenhub untuk segera melakukan pembangunan tanpa menunggu seluruhnya bebas dan pihak Pemprov Sumsel segera mengurus sertifikasi tanah yang sudah siap,” ujarnya.
Hal terpenting lainnya, lanjut BHS, yakni akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang perlu segera direalisasikan oleh Kementerian PU sepanjang 5,5 km.
Dimana berdasarkan paparan Pemprov Sumsel akses jalan tersebut dan tambahan perbaikan jalan penghubungnya sekitar 3 km membutuhkan anggaran Rp986,9 miliar.
Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik dan pelabuhan sudah terbangun dengan baik maka industri akan datang karena aksesnya sudah ada.
“Industri tidak boleh dibangun berdekatan dengan perumahan rakyat, harusnya di kawasan industri khusus,” katanya. (Nda)
Editor: Edi