Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Tim kuasa hukum Aiptu FN, Rizal Syamsul SH MH, Mardiansyah SH MH dan Nofrizal Effendi SH MH. Foto: Sumselheadline/Ela.
Tim kuasa hukum Aiptu FN, Rizal Syamsul SH MH, Mardiansyah SH MH dan Nofrizal Effendi SH MH. Foto: Sumselheadline/Ela.

Dua Debt Colector Ditangkap, Aiptu FN Minta Kasus Diusut

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Aiptu FN, oknum polisi yang terlibat kasus dengan sekelompok Debt Colector buka suara, setelah penyidik Jatanras Polda Sumsel amankan BB dan RB.

Aiptu FN melalui tim kuasa hukumnya Rizal Syamsul, SH, MH, Mardiansyah, MH, dan Nofrizal Effendi, MH mengapresiasi atas apa yang dilakukan penyidik Subdit Jatanras Polda Sumsel.

Seperti diketahui BS dan RB dijemput paksa oleh penyidik lantaran mangkir setelah dilakukan pemanggilan kedua. Keduanya dijemput paksa untuk diperiksa sebagai saksi terlapor yang dilaporkan oleh istri Aiptu FN.

“Proses ini (perkembangan penyelidikan-red) ini sangat kita tunggu, apalagi pasca lebaran. Bukan hanya kita saja yang menunggu kasus ini, tapi juga ditunggu oleh masyarakat dan konsumen karena permasalahan ini sudah banyak terjadi,” ucap Rizal didampingi kedua tim kuasa hukumnya.

Tulisan lainnya :   Roni Sempat Minta Uang Beli Rokok

Pihaknya berharap penyidik dapat menyelesaikan perkara yang dilaporkan kliennya diselesaikan secara tuntas. Disebut istri kliennya itu melaporkan tak hanya terkait perampasan, namun juga dugaan kasus penganiayaan, pengacaman, serta pengeroyokan.

“Termasuk dalam dugaan penganiayaan yang menurut keterangan klien kami ada 12 orang yang terlibat itu juga diusut,” ujarnya, Rabu (24/4/2024). Mengingat kasus ini juga Aiptu FN dilaporkan oleh Debt Colector tersebut, dijelaskan Rizal saat ini kliennya masih dalam proses dugaan pelanggaran kode etik.

“Kalau Aiptu FN prosesnya masih berjalan dalam mekanisme kode etik kepolisian termasuk dalam pidananya juga masih berjalan,” ucap dia. Lalu Mardiansyah menyoroti permohonan perlindungan yang disampaikan ke LPSK oleh pihak oknum Debt Colector tersebut.

Tulisan lainnya :   Siap-siap HGB Pasar 16 Ilir Ratusan Juta per Pintu

“Itu sah-sah saja, namun perlu dicatat syarat-syarat permohonan ke LPSK itu banyak komponennya. Namun kita lihat dalam satu sisi juga oknum DC ini merupakan pelaku dari tindakan pidana,” pungkasnya. (Ela)

Editor: Ferly

Check Also

Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH. Foto : Sumselheadline/Ela.

Penyidik Kejati Sumsel Periksa Kadisnakertrans Mura

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Musi Rawas aktif berinisial AA, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *