SumselHeadline.com Moto situs Anda bisa diletakkan di sini
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG—Menanggapi tulisan di website minustime.id, Suparman Romans, Sekum KONI Sumsel menegaskan, hingga sekarang roda organiasi KONI Sumsel berjalan sesuai aturan.
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan berdasarkan AD/ART, dan semuanya atas musyawarah dengan ketua umum dan unsur pimpinan lainnya.
“Jadi sangat tidak benar bila ditulis ada isu matahari kembar. Kembar yang mana,” katanya, Senin (13/9/2021).
Menurutnya, bila ada sesorang mengaku pengurus cabang olahraga memberikan pendapat, tentu sah-sah saja, sepanjang tujuannya kritik itu konstruktif untuk membangun. Sehingga jangan sampai komentar hanya didasarkan opini atau asumsi-asumsi tanpa dasar.
Lebih lanjut mantan Ketum KONI Palembang itu menjelaskan, secara umum program yang direncanakan pengurus dan ketua umum, dapat berjalan relatif baik.
Namun diakui memang ada beberapa yang belum berjalan, karena keterbatasan anggaran yang disetujui dalam APBD Sumsel.
“Sekarang ini kondisi pandemi covid-19, dengan dana terbatas tentu Pemerintah Provinsi Sumsel akan memilah mana saja yang memang super priortas. Sehingga tak semua program yang kita ajukan disetujui dalam setahun terakhir,” kata pria yang sering dipanggil Parman itu.
Dia menambahkan, ke depan pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas dengan pengurus cabor, sehingga program yang dicanangkan dapat terealisasi dengan maksimal.
Sementara tentang anggaran yang diterima KONI, Parman menjelaskan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 KONI Sumsel hanya mendapat dana operasional Rp 4 miliar.
Sementara Rp 20 miliar untuk pembinaan prestasi dan cabor dikelola langsung oleh Dispora Sumsel, bukan di KONI.
Lalu, di APBD Perubahan 2020, memang ada tambahan Rp 5 miliar, yang diperuntukkan membayar hutang KONI Sumsel periode kepemimpinan sebelumnya kepada pihak JSC, kegiatan kejuaraan bulutangkis akhir tahun 2019, bayar tunggakan honor atlet dan pelatih binaan KONI 2019, dan lainnya.
“Jadi operasional KONI tidak ada yang mengganggu kepentingan pembinaan prestasi. Data dari Binpres cukup jelas tentang alokasi anggaran untuk atlet dan pelatih,” katanya.
Sedangkan untuk pengajuan TA 2021, KONI sudah mengajukan Rp 53 miliar, untuk memenuhi kebutuhan pembinaan prestasi, pembinaan cabor, bonus Porwil yang juga belum terbayar, kegiatan Pelatda PON, PON Papua, dan operasional KONI.
Ternyata dikabulkan Rp 12,5 miliar, sehingga beberapa program prioritas harus ditunda.
Di APBD Perubahan 2021 ini, KONI Sumsel kembali mengusulkan program prioritas yang dipending pada APBD induk sebesar Rp 33,5 miliar, dengan peruntukan keberangkatan kontingen PON, peralatan pertandingan, Pelatda terpusat, Poprprov OKU Raya, honor atlet binaan, bantuan rutin Pengprov Cabor, bantuan peralatan untuk Pengprov Cabor dan KONI kabupaten/kota, serta operasional KONI.
Pengajuan itu sekarang masih dibahas di bidang Rena KONI Sumsel serta pihak Dispora. “Informasi terakhir bahwa hanya dialokasikan dan dibahas di DPRD sebesar Rp 25 miliar,” kata Parman.
Sebab itu lanjutnya, tidak benar bila ada yang berasumsi KONI Sumsel tidak menggunakan dana itu pada tempatnya. “Semua sesuai peruntukkannya, dan sudah pasti prioritas kita bermuara pada pembinaan prestasi atlet,” katanya. (SH)
