OLEH SUPARMAN ROMAN
POLITIK DINASTI DAN OLIGARKI. Dua istilah ini kerap kita dengar dalam sistem pengelolaan pemerintahan, manakala seseorang memegang puncak kekuasaan, tak terkecuali itu seorang presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, kades/lurah, bahkan masuk juga para pemimpin dan elit politik.
Dengan kekuasaannya, maka dia mampu membangun jaringan yang kuat, bahkan mewariskan kekuasaannya untuk melanggengkan dinasti kekuasaan bagi dirinya maupun keluarga, kerabat hingga kolega dekatnya.
Politik dinasti dan oligarki, adalah sebuah tradisi yanv telah berlangsung dalam sistem politik kenegaraan kita, dari generasi ke generasi, sejak zaman orde baru hingga reformasi.
Dalam konteks politik dan keluasaan, apakah hal itu diharamkan ? Pada kenyataannya tidak. Praktek politik dinasti dan oligarki bahkan cenderung berkembang subur. Banyak pemimpin dengan berbagai argumentasi dan alibi, telah menancapkan kuku kekuasaannya, dengan menempatkan anggota keluarga, kerabat, kolega terdekat pada posisi strategis di lingkaran kekuasaannya, baik di eksekutif maupun legislatif, dan tak luput juga di bidang bisnis.
Jadi, sungguh naif kalau ada pihak yang masih mempersoalkan (menggugat) praktek politik dinasti dan oligarki yang dilakukan oleh pejabat pemegang kekuasaan. Karena secara konstitusi, sudah ada aturan baku tentang kriteria untuk menduduki jabatan tertentu, sesuai kapasitas dan kompetensinya.
Sungguh banyak contoh bagaimana saat berkuasa seorang kepala daerah atau pemimpin politik memanfaatkan posisinya untuk mengembangkan dan memperkuat pengaruh keluarga dan kerabatnya, dengan cara memberdayakan mereka dalam posisi strategis, dan selama ini dianggap sah-sah saja serta dinilai tidak melanggar aturan.
Jadi lucu rasanya kalau tiba-tiba ada yang berteriak lantang mempersoalkan tentang kebijakan seorang pemimpin yang memberdayakan orang dalam lingkaran kekuasaannya untuk membantu mengendalikan serta mengelola pemerintahan yg dalam kendali kepemimpinannya.
“GAJAH DI SEBERANG LAUTAN KELIHATAN, SEMUT DI PELUPUK MATA TIDAK KELIHATAN”. Itu pepatah yang ingin saya sampaikan.
Dan tentu kurang elok dan terkesan subjektif oto kritik tersebut, bahkan cenderung sarat dengan nuansa politik “conflik of intetested”
Marilah kita bersikap proporsional dan objektif, perlu mengkritisi kebijakan, tapi berimbang dan proporsional, jangan sampai justru bagaikan Menepak Air Didulang”. Percikannya muncrat kemana-mama bahkan ada yg memercik.wajah sendiri.
Yang paling penting apakah orang-prang yang ditunjuk miliki kompetensi dan kualitas dalam menjalankan amanah yg diberikan.
Suparman Romans
Ketua
DPW PEKAT Indonesia Bersatu
Provinsi Sumatera Selatan
