SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang menyebut, 42 kawasan rawan banjir di musim penghujan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi secara maksimal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah (SDA IL), RA Marlina Sylvia mengatakan, kondisi 42 kawasan rawan banjir ini tidak hanya di pemukiman tetapi juga jalan protokol.
“Meski sudah banyak pengurangan titik banjir, kita tetap fokus mengatasi 42 kawasan rawan banjir ini,” katanya usai Pengukuhan 12 Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir 2024, Rabu (6/11/2024)..
Marlina mengatakan, 42 kawasan rawan banjir yang masih jadi fokusnya diantaranya Simpang Polda, Basuki Rahmat, Puntikayu, Darma Agung, Siti Fatimah, Angkatan 45, Jalan Kapten A Rivai (depan Kantor Gubernur Sumsel), kawasan banjir di Seberang Ulu dan lainnya.
Beberapa lokasi banjir di jalan protokol yang jadi kewenangan provinsi dan nasional, PUPR sudah lakukan paparan seperti untuk kawasan Kapten A Rivai, Puntikayu juga Dharma Agung.
“Beberapa kawasan tidak bisa dibongkar karena ada timbunan pipa gas salah satunya di Simpang Polda,” katanya.
PUPR memastikan persoalan banjir terjadi lantaran penyempitan ruang air dikarenakan sedimentasi dan sampah. Setiap melakukan pengerukan, sampah selalu menjadi bagian dari sedimentasi drainase dan sungai.
“Dengan dimilikinya 22 armada, beberapa bentor, alat berat excavator yang standar 1 dan yang mini 3, akan sia-sia ketika yang diangkut sampah, bukan hanya sedimentasi berupa pasir dan tanah,” katanya.
Menurutnya, padahal harusnya sedimentasi dan vegetasi yang secara alami masuk ke saluran air, tapi dengan adanya sampah menjadikan sedimentasi dan vegetasi jadi cepat tumbuh.
“Sehingga dengan adanya 58 komunitas ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk edukasi masyarakat dan sekitarnya agar tidak membuang sampah sembarangan terutama ke sungai,” jelasnya.
Penjabat Walikota Palembang A Damenta mengatakan, antisipasi banjir di 42 kawasan rawan banjir pada musim penghujan sejak jauh-jauh hari.
Damenta mengatakan, upaya pengendalian dilakukan dengan melakukan gotong royong, pengerukan sedimentasi dan terbentuknya komunitas peduli banjir.
Terbentuknya 58 kelompok masyarakat peduli sungai peduli banjir ini dapat membantu memberikan edukasi ke masyarakat.
“Untuk mengedukasi 1,7 juta masyarakat Palembang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, perlu ada perpanjangan tangan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri,” katanya. (Nda)