SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs H Edward Candra mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam program tiga juta rumah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat dilakukan secara virtual di Command Center Pemprov Sumsel, Selasa (2/9/2025) pagi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk mendukung program prioritas Presiden, khususnya dalam ketahanan pangan dan penguatan koperasi desa.
Menurut Tito, sinergi daerah menjadi kunci stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dia juga menyoroti situasi pasca demonstrasi di Jakarta, terutama di DPR dan MPR, yang menuntut pembatalan tunjangan serta transparansi gaji anggota dewan.
Gelombang aksi yang berlangsung sejak 25–28 Agustus bahkan berujung pada insiden tragis menewaskan seorang pengemudi ojek online, sehingga memperkeruh suasana.
“Dari laporan yang kami terima, ada 107 titik aksi di 30 provinsi dengan sejumlah kerusakan dan pembakaran. Kepala daerah bersama Forkopimda harus segera memetakan potensi di daerah masing-masing, membedakan antara demonstrasi damai dan aksi anarkis, termasuk penjarahan,” ujar Mendagri.
Untuk meredakan ketegangan, Mendagri minta kepala daerah merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan kampus. Menurutnya, langkah komunikasi sosial yang intensif dapat mencegah meluasnya aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Lakukan doa bersama untuk menyejukkan suasana, serta gencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah. Ini terbukti efektif menekan inflasi sekaligus meredakan ketegangan sosial,” tambah Tito.
Spelain itu, Mendagri menegaskan agar kepala daerah memanfaatkan stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog untuk membantu masyarakat. Ia juga meminta penundaan kegiatan seremonial yang bernuansa hura-hura. “Situasi sedang sensitif, maka acara sebaiknya sederhana, lebih baik memberi santunan dan bantuan. Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga memberi apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai sigap. Salah satunya Gubernur Sumsel Herman Deru yang cepat menggelar rapat bersama Forkopimda dan mengimbau tokoh agama untuk menjaga kondusifitas wilayah.
Menurut Tito, langkah cepat ini membuat Sumsel tetap aman di tengah gejolak nasional. Selain Mendagri, hadir pula Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memaparkan tentang ketersediaan stok pangan hingga akhir 2025 dan percepatan pembentukan koperasi desa. Ia menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk menugaskan 2–3 ASN PPPK di setiap koperasi agar program segera berjalan.
Sebelumnya, Gubernur Herman Deru telah menunjukkan kepedulian nyata dengan menyalurkan 50 ton beras kepada 6.250 driver online sebagai respons atas permintaan komunitas ojek online.
Bantuan tersebut diberikan secara simbolis pada 1 September 2025, sekaligus mempertegas komitmen Sumsel menjaga ketahanan sosial-ekonomi warganya di tengah kondisi nasional yang dinamis. (gih)
Editor: Ferly
