Tujuh Program Prioritas Pemerataan Pembangunan di Sumsel

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Cik Ujang secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025, dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, Musrenbang 2025 dalam rangka penyusunan RKPD adalah awal dari pembangunan daerah. Melalui RKPD ini diharapkan ada kesamaan pandangan, kesamaan gerak dan kesamaan aksi bagi Bupati/Walikota.

Karena itu, Bupati/Walikota di Sumsel harus tahu bahwa bingkai besar mereka adalah Sumsel dan Sumsel juga menuju bingkai besar nasional. Hal itu diistilahkannya sebagai hierarki dalam pelaksanaan pembangunan.

Herman Deru mengatakan bahwa Musrenbang RKPD ini penting dilakukan setiap tahun dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk satu tahun ke depan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Setiap pekerjaan yang sukses selalu diawali rencana yang baik. Makanya kita harus melakukan rencana dan penyusunan ini dengan berbasis data. Rencana tanpa ada data hasilnya juga akan sporadis,” ujar HD.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan ruang diskusi secara langsung antar pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta berbagai stakeholder Pembangunan.

Karena itu, kegiatan ini tentunya harus diikuti secara serius, agar nantinya usulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 betul-betul telah sinkron dengan payung dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPJMD) Sumatera Selatan dan kebijakan nasional, tepat permasalahan, tepat sasaran, tepat lokasi, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu Gubernur Herman Deru memaparkan 7 program prioritas di Sumsel yakni :

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas;
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru;
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas;
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE mengatakan mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam dalam penyusunan RKPd 2026. Dimana Pemda telah menetapkan tema pembangunan yaitu
“Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan” yang mereka cermati juga ikut mendukung tema dalam rencana awal RKP 2026.

Mereka juga mencermati bahwa berbagai indikator makro yang dijabarkan kepala Bappeda. yang sejatinya telah disusun adalah untuk mencapai atau menjadi bagian memperkuat agregat target nasional dengan memperhatikan SDA maupun kemampuan dan potensi yang ada. (gih)

Editor: Ferly