SumselHeadline.com Media Lokal Menjangkau Global
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Usai melakukan retret di Magelang, Walikota Palembang Ratu Dewa melantik tiga pejabat untuk menempati jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Pelantikan tiga pejabat tinggi pratama eselon IIB oleh Ratu Dewa ini dilakukan di ruang Parameswara, Kantor Walikota Palembang, Rabu (5/3/2025).
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilantik ini adalah Agus Supriyanto sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Marhen sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Ahmad Furqon sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Walikota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, sebelumnya Pemkot Palembang telah melakukan seleksi terbuka dan pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan kosong tersebut.
“Ke depan masih banyak beberapa lagi yang harus kita adakan evaluasi dan penyegaran baik eselon 2, 3 dan pejabat fungsional lainnya,” katanya.
Utuk itu, Sekda sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan melakukan evaluasi dan merapatkan beberapa jabatan yang masih kosong.
“Seperti RSUD Bari, untuk pergantian nantinya harus ada mekanismenya, kita adakan pansel lagi,” katanya.
Harapannya tiga pejabat ini segera aksi di lapangan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Seperti kepala Dishub soal kemacetan jalan, perbaikan halte yang banyak divandalisme dan wajah kota lainnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana, diharapkan ada koordinasi para pegawai. Konsolidasi secara internal cukup dilakukan 1 bulan saja.
“Lalu Bapenda, staf Bapenda jangan lagi minta gratis makan ke rumah makan milik Wajib Pajak (WP), akhirnya pajak tidak pungut. Pecat bila perlu pegawai yang ditemukan begitu, lakukan validasi data untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Ratu Dewa mengatakan, akan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 107 lurah di Kota Palembang. Karena jumlah TPP yang diterima camat dan lurah ini jumlahnya cukup berbeda.
“Bedanya agak jauh. Padahal tugas mereka cukup berat di lapangan. Nantinya nilainya akan dikaji dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektorat untuk ditetapkan,” jelasnya. (Nda)
Editor: Edi
