Oknum Lurah dan ASN BPN Palembang Divonis 15 Bulan Penjara

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Karena terlibat kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel di kawasan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, tiga terdakwa divonis 15 bulan penjara.

Ketiganya,  Tarkim, Aldani Marliansyah (oknum lurah di Palembang) dan Mustagfirudin ASN BPN Palembang. Selain dituntut pidana penjara ketiga terdakwa didenda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan

Majelis Hakim yang diketuai H Sahlan Effendi SH MH menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa Aldani Marliansyah, Mustagfirudin, dan Tarkim, telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya para terdakwa juga melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldani Marliansyah, Mustagfirudin dan Tarkim masing-masing pidana 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegas Hakim dalam putusan di PN Tipikor Palembang.

Usai mendengarkan putusan Majelis Hakim para terdakwa melalui kuasa hukum dan JPU langsung menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Sebelumnya JPU Kejari Palembang, menuntut tiga terdakwa Aldani Marliansyah dan Mustagfirudin masing-masing 5 tahun penjara sedangkan terdakwa Tarkim dituntut 4 tahun penjara.

Dalam dakwaannya, penuntut umum menyebutkan bahwa perbuatan para terdakwa dari penerbitan sertifikat hak milik tanah milik Pemprov Sumsel, negara ditaksir mengalami kerugian atau perekonomian negara sebesar Rp1,3 miliar. (Ela)

Editor : Ferly