SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG–Aksi menolak presiden tiga periode dan pemilu ditunda terus disuarakan mahasiswa. Kamis, 7/4/2022) giliran ribuan mahasiswa dari berbagai BEM perguruan tinggi di Palembang berunjuk rasa di DPRD Sumsel.
Dalam aksi demo tersebut, mahasisws menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo.
Sementara itu sejak siang aparat kepolisian bersiaga di sejumlah titik yang dilalui mahasiswa menuju halaman DPRD Sumsel di Jl Arivai, Palembang.
Orasi yang yang awalnya dilakukan di depan taman simpang DPRD, para masa bergerak menuju gedung DPRD.
Namun saat hendak menuju gedung DPRD, iring-iringan para mahasiswa terhenting, karena sejumlah akses menuju gedung DPRD telah ditutup dengan kawat berduri.
Penutupan itu kontan membuat para mahasiswa kecewa, karena rumah rakyat itu malah ditutup untuk masuk.
Mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya karena akses menuju gedung DPRD.
“Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi yang mewakili rakyat. Gedung DPRD adalah rumah rakyat kenapa kami harus dihalangi dengan kawat berduru untuk memasuki rumah rakyat,” ujar salah satu pendemo.
Para peserta aksi ditemui wakili Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs H Syaiful Fadli di depan gedung DPRD Sumsel. Syaiful menemui mahasiswa dengan dikawal sejumlah aparat keamanan termasuk Sat Pol PP.
Awalnya beberapa mahasiswa menolak kehadiran Syaiful. Mereka ingin ditemui langsung oleh Ketua DPRD.
Namun Syaiful menegaskan bahwa dia mewakili ketua DPRD. “Saya mewakili Ketua DPRD Sumsel, Ibu Hj RA Noeringhati SH MH menerima aspirasi rekan-rekan mahasiswa,” ujar Syaiful di hadapan mahasiswa. Dia didampingi Alfrenzi Panggarbesi, anggota DPRD Sumsel dari Hanura.
Mahasiswa kemudian menyerahkan berkas tuntutan kepada Syaiful dan meminta untuk menandatanganinya. “Mahasiswa tetaplah kritis, tapi jangan anarkis,” ujar Syaiful. Dia mengatakan DPRD Sumsel akan menyampaikan aspirasi mahasiswa Sumsel itu.
Setelah ditemui perwakilan DPRD Sumsel, mahasiswa berangsur-angsur meninggalkan lokasi aksi demo.
Dalam tunturannya, mahasiswa meminta pemerintah selesaikan mahalnya harga minyak goreng, karena menyakitkan masyarakat.
Lalu, menolak dengan tegad wacana penundaan Pemilukada dan tiga periode jabatan Jokowi.
“Ini akan merusak demokrasi dan melawan konstitusi, untuk itu kami menolak dan menolak dengan tegas,” ungkap salah seorang orator.