SumselHeadline.com Media Lokal Menjangkau Global
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumsel H Herman Deru menilai begitu pentingnya kekayaan intelektual yang dihasilkan dari alam maupun individu. Karena itu, sepatutnya kekayaan intelektual didaftarkan, sehingga kepercayaan konsumen akan produk jauh lebih meningkat dan yang tidak kalah penting lagi untuk menghindari klaim pihak lain.
“Setelah kita simak dan kita semakin paham begitu bernilainya setiap kekayaan intelektual itu,” kata Herman Deru pada agenda Mobile Intelectual Property Clinic yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (23/5).
Herman Deru menegaskan, masih ada persoalannya harus dipahami agar semua potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah untuk didaftarkan, terutama yang bersifat komunal seperti tari-tarian, makanan dan lainnya.
“Prodak atau karya akan memiliki nilai lebih jika didaftarkan. Berbeda dengan yang tidak didaftarkan,” tegas Herman Deru.
Dia mengapresiasi kabupaten/kota dan masyarakat Sumsel yang sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.
Sementara itu, Pj Bupati Kabupaten Muba, H Apriadi mengatakan dirinya sangat bangga motif gambo Muba yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan hak paten dari Kemenkumham
“Hari ini juga ada fashion show dengan menampilkan kain jumputan gambo . Kenapa kami menampilkan jumputan gambo karena sudah mendapatkan hak paten dari Kemenkumham,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kakanwil Provinsi Sumsel, Ilham Djaya mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan, pada event nasional mobile intellectual property clinic ini mengambil tema perempuan indonesia kreatif dan inovatif ekonomi tangguh.
“Empat bulan yang lalu kami melihat di Muba itu banyak sekali yang mengerjakannya adalah perempuan,” ungkapnya.
Dia menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 23-26 Mei 2023 untuk mendorong UMKM yang ada di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong kekayaan intellectual property clinic.
“Melalui kegiatan ini kita akan mendorong ekonomi kreatif sehingga pendataan intelektual lbukan saja dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) tetapi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Sumsel,” ungkapnya. (Fer)
Editor : Edi
