SUMSELHEADLINE.COM, JAKARTA – Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, Daud Amri SH, kembali melakukan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia guna membahas perkembangan usulan penanganan wilayah blankspot di Muba.
Perteman digelar di kantor Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komdigi RI Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya dengan Koordinator Tim Akselerasi Infrastruktur Mobile Broadband Komdigi, Fajar Prasanti, bersama anggota tim Adlin Dwi Jaya.
Dalam pertemuan lanjutan tersebut, rombongan Dinas Kominfo Muba diterima oleh Plt Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Yulis Widyoh Marfiah, bersama jajaran Divisi Layanan TI Pemerintah dan Suport Center Aplikasi Pasti Bakti, Wisnu.
Komdigi menyampaikan bahwa Kabupaten Muba menjadi salah satu daerah prioritas pada tahun 2025. Enam lokasi ditetapkan untuk mendapatkan intervensi melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru, serta optimalisasi jaringan oleh operator seluler.
Adapun desa yang masuk prioritas ialah Sugihwaras dan Pangkalan Jaya di Kecamatan Babat Toman, Nganti dan Jud II di Kecamatan Sanga Desa, Bukit Jaya di Kecamatan Sungai Lilin, serta Muara Teladan di Kecamatan Sekayu.
Selain lokasi prioritas tersebut, terdapat 31 titik tambahan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi.
Dari total 63 usulan yang diajukan oleh Pemkab Muba, enam telah disetujui untuk ditindaklanjuti melalui pembangunan BTS baru dan optimalisasi jaringan operator, sementara 32 lainnya akan masuk proses fasilitasi BAKTI.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Yulis Widyoh Marfiah, menyampaikan komitmen Komdigi dalam memperluas pemerataan layanan telekomunikasi.
“BAKTI hadir untuk menjembatani industri telekomunikasi dalam pembangunan infrastruktur. Kami juga membuka ruang kerja sama antara operator, desa, dan pemerintah daerah melalui skema tripartit,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh data tambahan dari Pemkab Muba akan diassesment guna memastikan intervensi tepat sasaran, terutama berkaitan dengan klasifikasi blankspot.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba, Daud Amri SH, mengatakan akan segera menindaklanjuti seluruh arahan Komdigi dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data titik-titik blankspot di Muba.
“Kami akan mempercepat pembaruan data dan memastikan setiap titik yang diajukan sesuai dengan kriteria Komdigi. Ini penting agar proses asesmen dapat berjalan cepat dan pembangunan BTS bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Daud juga menambahkan bahwa Pemkab Muba menaruh harapan besar terhadap dukungan kementerian dalam mempercepat pemerataan akses telekomunikasi.
“Kami berkomitmen mendampingi seluruh tahapan, termasuk koordinasi dengan kecamatan dan desa. Tujuan kami jelas, memastikan masyarakat di wilayah yang selama ini tidak terjangkau sinyal bisa merasakan layanan telekomunikasi yang layak,” tegasnya.
Konsultasi ini menjadi langkah strategis Pemkab Muba dalam mempercepat pemenuhan layanan telekomunikasi di wilayah pedesaan. (rya)
Editor: Edi
