Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024). Foto: Kominfo Muba.
Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024). Foto: Kominfo Muba.

Tekan Inflasi, Muba Gencarkan Pasar Murah

SUMSELHEADLINE.COM, SEKAYU — Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi mengikuti rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 dan percepatan penanggulangan KLB Polio di daerah secara virtual, Senin (24/06/2024) di ruang rapat Randik.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia. Turut hadir mendampingi Pj Bupati Muba Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Muba.

Usai mengikuti rakor, Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kemendagri dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia terkait pengendalian inflasi.

Dikatakannya, Pemkab Musi Banyuasin dalam hal ini akan terus mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam mengatasi berbagai tantangan termasuk pengendalian inflasi dengan cara menstabilkan kebutuhan pokok didaerah.

Tulisan lainnya :   Pj Bupati Muba Paparkan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lilin

Melalui koordinasi ini, diharapkannya Kabupaten Muba dapat lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengendalikan inflasi khususnya di Kabupaten Muba sendiri sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

“Tentunya langkah-langkah yang telah dijalankan Pemkab Muba melalui Dinas terkait sekarang yaitu operasi pasar murah telah berjalan di tiap kecamatan, pemantauan harga dan stok semaksimal mungkin,”tandasnya.

Dalam rakor kali ini, ada beberapa mayoritas harga bahan pokok di Indonesia sudah mengalami penurunan, sementara Cabai Rawit, Bawang Merah dan bawang putih harganya masih agak tinggi. Dan untuk daging sapi, untuk di Sumatra juga masih tinggi.

Tulisan lainnya :   Jembatan Ambruk, Apriyadi Janji Segera Kembali Dibangun

Selain itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan beberapa poin penting dalam zoom meeting diantaranya terkait poin penting pembagian urusan Pemerintah yang harus diperhatikan sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah di tetapkan 30 September 2014.

“Jadi, ada enam urusan wajib yang perlu diprioritaskan terkait pelayanan dasar yang harus diperhatikan oleh Pemerintah di daerahnya yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, sosial,” pungkasnya. (rya)

Editor: Edi

Check Also

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo menijau langsung lokasi bekas galian minyak ilegal di Sungai Angit, Babat Toman, Muba. Foto: Kominfo Muba.

Pemprov-Polda Sumsel Bentuk Satgas Pencegahan Ilegal Drilling

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan,  Elen Setiadi, SH, MS mengungkapkan Pemerintah Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *