Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Para tim pengacara Dr Conie Pania Putri SH MH, yang menggugat Universitas Kader Bangsa, Palembang. Foto: Sumselheadline/Ela.
Para tim pengacara Dr Conie Pania Putri SH MH, yang menggugat Universitas Kader Bangsa, Palembang. Foto: Sumselheadline/Ela.

Disnaker Mediasi UKB dan Dosen yang Diberhentikan Sepihak

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Disnaker Kota Palembang menggelar mediasi pertama antara  pihak UKB (Universitas Kader Bangsa) dan mantan dosen tetap yang diberhentikan sepihak Dr Conie Pania Putri SH MH, Senin (10/6/2024).

Mediasi pertama ini dimoderator oleh Noviar, Ismail, Mahalia, di ruang rapat Disnaker Kota Palembang, Jalan Ade Irma Nasution, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

“Benar, memang tadi ada pertemuan antara kedua belah pihak, UKB dan Mantan Rektor, di moderatori tim kita di Kantor Disnaker Kota Palembang,” kata Kadisnaker Kota Palembang, Rediyan Deddy, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Sementara, Penasehat Hukum (PH) Dr Conie Pania Putri SH MH, rektor yang diberhentikan sepihak oleh UKB, Ryan Gumay menjelaskan mediasi pertama berjalan lancar dan akan dilanjutkan pada tanggal 20 Juni 2024.

“Mediasi kedua akan membahas nominal dan penyusulan peraturan yang dibuat pihak kampus UKB tentang pemberhentian dosen tetap. Karena sampai saat ini kami belum menerima salinan peraturan yang dimaksud, sebagaimana yang sempat dipaparkan kepada moderator tadi,” ujar Ryan Gumay, saat disambangi di kantornya, Jalan Sumpah Pemuda, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Ryan menjelaskan, sebelum mediasi berlangsung sempat terjadi bersitegang, karena pihak UKB membawa tim yang tidak legal standing.

Tulisan lainnya :   Kurang Sarana Pendukung, Minat Penggunaan Transportasi Umum Minim

“Sebelum mediasi, kami meminta moderator untuk tegas dalam mengambil sikap, dimana pihak yang tidak ada kepentingan atau legal standing, diharapkan keluar. Jadi kami perwakilan masing-masing hanya penasehat hukum dan tergugat saja,” urai Ryan.

Ryan menjelaskan, dalam mediasi tersebut membahas tentang adanya peraturan yang telah dibuat UKB dalam memberhentikan sepihak dosen tetap.

“Namun sangat disayangkan, kami belum pernah mendengar ataupun membaca, atau juga menerima bentuk fisik salinan peraturan yang dimaksud. Dari itulah, mediasi kedua nanti akan menyusulkan berkas tersebut. Selain itu, membahas nominal dari penghargaan semasa klien kami mengabdi di UKB,” tuturnya.

Terpisah, Rektor UKB, dr Fika Minata Wathan M Kes R dalam releasenya menjelaskan Penasehat Hukum UKB, dari Kantor Hukum Titis Rachmawati, Andre menjelaskan, mantan dosen UKB, CPP tersebut tidak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya saja. Sehingga pertemuan dengan pihak Disnaker Kota Palembang tidak membuahkan hasil atau keputusan.

“Kita hadir untuk klarifikasi terhadap tudingan CPP, namun CPP sendiri tidak hadir. Sehingga tidak ada kesepakatan apa-apa,” ungkapnya, dalam release yang dikirimkan ke media.

Poin penting dalam pertemuan tersebut, jelas Andre, mantan dosen UKB, CPP meminta pesangon karena diberhentikan secara sepihak. Namun sudah diklarifikasi bahwa hal itu tidak relevan.

Tulisan lainnya :   Pasca Pandemi, Mall Punya Tantangan Besar

“Dari pihak UKB memberhentikan CPP dikarenakan hal yang mendesak yang sudah tertuang dalam peraturan UKB. Dan hal itu sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja,” ujar Andre.

Sementara itu, tim Humas UKB mengatakan, pihak UKB sudah mengundang mantan dosen CPP sebanyak dua kali untuk mediasi atas somasi yang dilakukan pihak CPP melalui pengacaranya.

Dan mediasi pertama, CPP membawa kuasa hukumnya sebanyak 10 orang, padahal CPP masih menjadi pegawai dan dosen tetap di UKB.“Logikanya, dia (CPP) masih menjadi pegawai UKB, bahkan masih menerima gaji walaupun dari soal absensi kebanyakan nihil atau tidak masuk kerja. Kita dari UKB masih tetap baik memberikan haknya sebagai pegawai, namun justru CPP malah memberikan somasi,” terangnya.

Lebih lanjut, UKB tidak mau lagi melakukan proses mediasi di Disnaker Kota Palembang dan berharap dilanjutkan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) agar fakta dan bukti-bukti dapat diajukan di pengadilan.“Kami rasa tidak perlu lagi melakukan mediasi, akan kami lanjutkan di PHI sambil memaparkan kronologi dan bukti-bukti,” pungkasnya. (Ela)

Editor: Ferly

Check Also

Suasana di kantor Kemenkumham Sumsel. Foto: Dok Kemenkumham.

Kemenkumham Perketat Pengawasan Notaris di Sumsel

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan melalui Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan dan pemeriksaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *