Ajakan Pemkab Muba untuk cegah DBD
Tim kuasa hukum MH (41), melaporkan perusahaan asuransi Sun Healthcare Solution Syariah ke SPKT Polda Sumsel lantaran diduga tidak memberikan hak polis konsumen, Rabu (5/6/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.
Tim kuasa hukum MH (41), melaporkan perusahaan asuransi Sun Healthcare Solution Syariah ke SPKT Polda Sumsel lantaran diduga tidak memberikan hak polis konsumen, Rabu (5/6/2024). Foto: Sumselheadline/Ela.

Haknya Diabaikan, Perusahaan Asuransi Dilaporkan ke Polda

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Seorang pria di Palembang berinisial MH (41) melaporkan perusahaan asuransi Sun Healthcare Solution Syariah ke SPKT Polda Sumsel, lantaran diduga tidak memberikan hak polis konsumen.

Diketahui, istri korban berinsial A (41) meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Pondok Indah Puri Indah Jakarta, Minggu 17 Maret 2024 yang lalu. Kuasa hukum korban yakni Arya Aditya SH, Hamzah Pulungan SH dan Sumardi SH mengatakan bahwa sebelum meninggal, istri kliennya sempat dirawat di rumah sakit tersebut pada tanggal 12 Maret 2024.

“Sejak dirawat pada tanggal 12 Maret itu, klien kami telah mengajukan klaim. Klaim itu untuk biaya perawatan medis selama dirawat,” kata Arya saat ditemui di Polda Sumsel, Rabu (5/6/2024).

Tulisan lainnya :   Kasus Akuisisi Saham Oleh PTBA, Mantan Dirut PT SBS Ditahan

Namun, Arya mengungkap, hingga istri kliennya meninggal, kliennya tidak mendapatkan kepastian terkait manfaat sebagai pemegang polis. “Sampai dengan masa tenggat waktu klaim asuransi yang harusnya diterima Rp 280 juta, malah klien kami tidak mendapatkan kepastian terkait manfaat sebagai pemegang polis,” ungkap Arya.

Sebelumnya, lanjut Arya, kliennya melalui kuasa hukum sudah mengirimkan somasi kepada pihak asuransi tersebut. “Jawaban dari asuransi klien kami ini tidak pernah mengajukan klaim, serta dengan alasan tenggat waktu pertanggungjawaban,” terang Arya.

“Menurut kami alasan penolakan tersebut terkesan mengada-ada, dikarenakan klien kami telah mengajukan klaim dan diterima secara langsung oleh agen pada tanggal 24 Maret 2024, dan kemudian mengenai alasan penolakan terkait diagnosa dan tenggat waktu pertanggungan yaitu 12 bulan sejak polis ditandatangani, dan polis ini kan hanya berlaku 1 tahun,” jelas Arya.

Tulisan lainnya :   Tol Inderalaya-Prabumulih Dibuka, Kini Masih Gratis

Pihaknya menduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak asuransi, yaitu dengan tidak memberikan informasi yang benar, tidak palsu, tidak menyesatkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasasuransian dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Maka dari itu, hari ini kami menempuh upaya hukum dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar hal ini tidak berulang terjadi kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ela)

Editor: Ferly

Check Also

Para pejabat PGRI dan pembicara saat pembukaan 3rd International Conference on Education PGRI Palembang di Wyindam Hotel, Rabu (10/7/2024).) Foto: Sumselheadline/Pitria.

Universitas PGRI Targetkan Peringkat 200 Besar Asia

SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANG — Bertujuan meningkatkan mutu, konferensi internasional Universitas PGRI Palembang dihadiri oleh empat negara, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *