SumselHeadline.com Moto situs Anda bisa diletakkan di sini
SUMSELHEADLINE.COM, PALEMBANF–Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bangsa, Sumsel, Selasa (5/3/2022) menggelar aksi di halaman kantor Pemprov Sumsel.
Mereka menyuarakan aspirasi terkait rolling jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba yang terjadi 2 Februari lalu. Peserta aksi mengaku mencium aroma manipulasi data.
“Ada indikasi manipulasi data. Banyak ditemukan perbedaan data hasil seleksi dengan yang diajukan dan dilantik oleh Pelaksana Tugas Bupati,” tegas Asma Wijaya, Koordinator Aksi.
Contohnya, Kepala Dinas Pendidikan Musni Wijaya yang direkomendasikan Pansel untuk tetap menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muba. Namun usulan yang diajukan diubah untuk menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
Lalu mereka menilai, penggantian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin Drs H Thabraani Rizki yang tidak prosedural. Karena tidak ada persetujuan dari Pimpinan DPRD setempat, sesuai diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Lanjut Ama, patut diduga terjadi manipulasi hasil akhir dan rekomendasi Panitia Seleksi dimaksud yang dilakukan Plt Bupati Musi Banyuasin.
“Yang mana dalam pengajuan persetujuan ke Gubernur Sumatera Selatan dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nama yang diajukan berbeda dengan rekomendasi Panitia Seleksi,” tuturnya.
Pihaknya menuntut Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Sumatera Selatan membatalkan persetujuan yang telah diberikan terhadap penggantian Pejabat Tinggi Pratama dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, karena sudah jelas cacat hukum dan kesalahan prosedural.
“Kami Meminta aparat berwajib/kepolisian mengusut tuntas adanya dugaan manipulasi data/berkas sebagaimana dimaksud di atas karena sudah ada indikasi merupakan tindak
pidana,” tegasnya lagi.
Sementara itu, dalam aksi damai tersebut massa ditemui oleh Gubernur Sumsel, dalam hal ini diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Rosyidin Hasan. Ia menyampaikan, pihak Pemprov Sumsel akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait aduan dari warga masyarakat Muba yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bangsa.
“Kita akan teliti terlebih dahulu dan ditindaklanjuti tentunya, kita akan memanggil pihak terkait termasuk tim pansel. Kalau ini nantinya terbukti tidak sesuai prosedural tentu akan ada penindakan tegas,” pungkasnya.
Sumber : detiksumsel.com
