SUMSELHEDALINE.COM–Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai Komisi Pemberantasan Korupsi era Presiden Joko Widodo sedang mengalami kemunduran. Menurutnya, salah satu penyebab kemunduran adalah tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK dalam rangka peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Diketahui sebanyak 75 pegawai tak lolos tes tersebut. Menurutnya, itu adalah pelemahan KPK dan skandal baru yang mengkhianati reformasi dan akan memundurkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Ironisnya, kemunduran ini, arus balik ini, terjadi di bawah kepemimpinan presiden yang pernah menerima Bung Hatta Anticorroption award,” ujarnya dalam diskusi virtual.
“Barangkali Bung Hatta akan sangat sedih, (presiden) yang pernah mematuhi permintaan KPK untuk mengembalikan alat musik dari grup rock Metalica, yang pernah mengangkat seorang aktivis antikorupsi sebagai kepala staf presiden dan sekarang sebagai menteri, yang pernah mengangkat Jubir KPK menjadi Jubir presiden,” tambahnya.
Menurut Usman, pertanyaan yang terdapat dalam TWK merupakan cermin dari kekuasaan orde bau pimpinan Presiden Soeharto. “Ini adalah langkah mundur di dalam proses demokrasi dan reformasi. Tes ini jelas merupakan upaya menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan poltiik berbeda dari pemerintah” tambahnya. (SH)